Jakarta, NARASITA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi memulai pelaksanaan program pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) secara nasional untuk tahun anggaran berjalan, demi permudah layanan calon jemaah di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah strategis ini dilakukan guna memperkuat infrastruktur pelayanan publik serta memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bagi calon jemaah haji dan umrah. Kehadiran Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu ini diharapkan mampu memberikan akses layanan yang lebih baik.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah, M. Noer Alya Fitra, menjelaskan bahwa penetapan satuan kerja (satker) yang menerima alokasi proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ditentukan bersama oleh Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, seluruh proses pengadaannya berada di bawah koordinasi Biro Umum.
“Penetapan satker ini ditentukan bersama oleh Biro Perencanaan bekerjasama dengan Bappenas dan Kemenkeu, sementara untuk seluruh proses pengadaannya berada di bawah koordinasi Biro Umum guna menjamin tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” kata M. Noer Alya Fitra, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah, pada Senin (27/07).
Dari total 40 lokasi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang direncanakan dibangun se-Indonesia pada tahun ini, sebanyak tiga lokasi telah resmi memulai tahap konstruksi fisik. Seluruh proses pengadaan paket pekerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan transparan dan akuntabel melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum Kementerian Haji dan Umrah, Slamet, menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan di lapangan terus dipantau secara berkala agar berjalan sesuai dengan target kualitas dan efisiensi anggaran.
“Pembangunan PLHUT ini sudah dimulai di 3 lokasi dari total 40 Kabupaten/Kota yang ditargetkan di seluruh Indonesia. Seluruh mekanisme pengadaannya kami jalankan secara ketat dan transparan melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi guna menjamin efisiensi serta kualitas hasil bangunan,” ujar Slamet, Kepala Biro Umum Kementerian Haji dan Umrah.
Slamet merincikan, tiga lokasi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang saat ini sudah memasuki tahap pembangunan konstruksi fisik tersebar di dua provinsi, antara lain Provinsi Jawa Barat (Kota Cimahi dan Kabupaten Garut) dan Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Gedung PLHUT nantinya akan difungsikan sebagai pusat layanan terpadu satu pintu yang mencakup pendaftaran, bimbingan manasik, hingga koordinasi layanan perbankan penerima setoran haji.
Kemenhaj berkomitmen untuk mengakselerasi proses pengadaan dan pelaksanaan fisik pada 40 lokasi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu lainnya agar target pembangunan nasional tahun ini dapat terealisasi secara optimal. Upaya ini bertujuan untuk terus meningkatkan pelayanan bagi calon jemaah haji dan umrah di seluruh pelosok negeri.
