PALU, NARASITA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat mengatasi masalah antrean solar truk kontainer yang dikeluhkan pelaku angkutan. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin rapat koordinasi untuk menemukan solusi terkait kendala penggunaan Barcode/QR Code saat pengisian BBM bersubsidi di SPBU, Senin (14/9/2026).
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, penanganan persoalan ini harus segera dilakukan secara konkret agar tidak mengganggu aktivitas transportasi dan distribusi barang di Sulawesi Tengah. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah.
Rapat yang digelar di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan ini melibatkan PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta perangkat daerah terkait. Pertemuan ini juga bertujuan mengantisipasi terjadinya antrean solar truk kontainer yang panjang seperti di beberapa wilayah Sulawesi Selatan.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” kata Anwar Hafid.
Salah satu kendala utama yang dibahas adalah seringnya Barcode/QR Code milik truk kontainer tidak dapat dipindai saat kendaraan sudah di depan nozzle. Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah serius, terutama setelah truk mengantre lama namun gagal mengisi BBM karena gangguan sistem QR Code yang menyebabkan antrean solar truk kontainer semakin panjang.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah sepakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi truk kontainer dalam pembelian BBM bersubsidi menggunakan Barcode/QR Code. Mereka juga akan menugaskan pegawai khusus untuk mendampingi penggunaan QR Code di SPBU.
Selain itu, petugas mobile akan disiapkan untuk melakukan pengecekan Barcode/QR Code terhadap truk kontainer yang sedang mengantre. Dengan sistem ini, pemeriksaan QR Code bisa dilakukan lebih awal, sehingga kendala dapat diketahui sebelum kendaraan mencapai nozzle dan mempercepat penanganan antrean solar truk kontainer.
“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Anwar Hafid.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan mengajukan surat permohonan diskresi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Permohonan ini berkaitan dengan kebijakan bagi pengelola SPBU dalam menghadapi kendala teknis penggunaan Barcode/QR Code yang di luar kendali masyarakat, khususnya untuk mengatasi antrean solar truk kontainer.
Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi, termasuk truk kontainer yang vital untuk distribusi barang, tetap mendapatkan pelayanan. Menurut Anwar Hafid, kebijakan tersebut krusial agar implementasi sistem digital tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi riil di lapangan.
Rapat tersebut juga menyoroti laporan indikasi adanya kelompok yang diduga menguasai wilayah SPBU di Kabupaten Poso, Morowali, dan Morowali Utara. Pemprov Sulawesi Tengah akan membawa laporan ini ke forum yang lebih tinggi, termasuk rapat Forkopimda, untuk penanganan lebih lanjut.
“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” kata Anwar Hafid.
Pertamina dan Hiswana Migas juga diminta untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan menghindari panic buying. Pembelian berlebihan justru dapat memperburuk situasi dan memicu antrean solar truk kontainer yang panjang di SPBU.
Gubernur Anwar Hafid berharap seluruh langkah ini dapat menjaga kelancaran distribusi BBM dan memastikan aktivitas transportasi di Sulawesi Tengah tetap berjalan. “Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkasnya.
