Narasita.com- PALU, — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya inovasi dalam pelayanan perizinan dan penguatan koordinasi lintas daerah guna mendorong iklim investasi di provinsi tersebut. Hal itu disampaikannya dalam rapat virtual bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Sulawesi Tengah, Jumat (9/5/2025).
Dalam pertemuan yang diikuti Kepala DPMPTSP Provinsi Rifani serta para kepala dinas DPMPTSP kabupaten dan kota itu, Anwar menyampaikan apresiasi atas capaian investasi yang terus meningkat di Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir.
“Sulawesi Tengah adalah salah satu daerah dengan tingkat investasi tertinggi di Indonesia. Ini anugerah sekaligus hasil kerja keras semua pihak dalam memberikan pelayanan optimal kepada para investor,” kata Anwar.
Ia mengingatkan bahwa geliat investasi di daerah tersebut mulai tumbuh sejak 2013, khususnya di sektor pengolahan nikel yang menjadikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat industri dunia. Menurutnya, kepercayaan dan rasa aman menjadi kunci utama dalam menarik minat investor.
Mengacu pada pengalamannya saat menjabat Bupati Morowali, Anwar menekankan pentingnya kecepatan dan inovasi dalam pelayanan perizinan. Ia mendorong penerapan sistem digital agar proses pengurusan izin menjadi lebih mudah dan transparan.
“Saya bertemu Dubes Turki di Jakarta. Di sana, masyarakat tak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus izin. Semua bisa dilakukan secara daring dari rumah atau hotel. Inovasi seperti ini yang perlu kita adopsi agar investor merasa nyaman,” ujarnya.
Anwar menambahkan, investasi tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari warga lokal yang memiliki kapasitas dan jaringan. Karena itu, ia berharap pelayanan perizinan dilakukan secara adil dan inklusif bagi semua pihak.
Di sisi lain, ia mengingatkan aparatur pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menerbitkan izin. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen, seperti kasus pemalsuan rekomendasi dinas dalam pengambilan air baku di Morowali.
“Kalau ada rekomendasi, konfirmasi dulu ke kepala dinas terkait. Sekarang ini apa saja bisa dipalsukan. Kita harus pastikan keabsahan dokumen sebelum menerbitkan izin,” tegasnya.
Anwar mendorong penguatan sistem digital yang aman guna mencegah pemalsuan dan menjamin integritas layanan. Ia juga meminta agar setiap izin yang diterbitkan di tingkat provinsi dikomunikasikan ke pemerintah kabupaten/kota terkait.
“Saya berharap ada mekanisme yang jelas. Setiap izin yang menjadi kewenangan gubernur wajib diketahui oleh kepala dinas di kabupaten/kota, supaya bila ada masalah kita bisa menyelesaikannya bersama,” ujarnya.
Sebagai upaya memperkuat sinergi, Anwar berencana mengunjungi kabupaten-kabupaten bersama para kepala dinas provinsi. Ia ingin memastikan program pemerintah provinsi selaras dengan kebutuhan daerah.
“Gubernur, bupati, wali kota itu sama, yang membedakan hanya kewenangannya. Tapi tujuan kita satu, yaitu kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah,” kata Anwar.
