Narasita. Com- Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di ruang rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Sabtu (8/3/2025).
Rapat ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Christina Shandra Tobondo.
Dalam rapat tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi pedoman nyata dalam pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen teoritis.
Ia menyoroti berbagai tantangan utama yang masih dihadapi Sulawesi Tengah, termasuk angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran, serta keterbatasan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus memastikan bahwa RPJMD ini berorientasi pada solusi konkret yang dapat dijalankan dan diukur keberhasilannya. Program-program yang dirancang harus benar-benar berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Anwar.
Gubernur mengusung visi “Sulteng Nambaso”, yang menekankan kemajuan di segala bidang melalui program strategis yang nyata. Di sektor pendidikan, ia berkomitmen meningkatkan akses bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan beasiswa, termasuk bagi siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial.
Di bidang kesehatan, Anwar menegaskan bahwa layanan medis harus lebih inklusif. Ia berjanji menerapkan sistem di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala administrasi BPJS.
“Tidak boleh ada lagi warga yang ditolak berobat hanya karena kartu BPJS mereka menunggak,” tegasnya.
Pemerintah juga akan fokus menekan inflasi dengan menstabilkan harga bahan pokok, terutama di daerah terpencil yang sering mengalami lonjakan harga akibat distribusi yang tidak merata. Selain itu, penguatan nilai budaya lokal akan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido menambahkan, layanan kesehatan dan akses teknologi di wilayah terpencil harus ditingkatkan. Ia menyoroti masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan sinyal komunikasi, sehingga masyarakat harus naik ke bukit hanya untuk berkomunikasi.
“Kondisi ini harus segera diperbaiki agar seluruh wilayah memiliki akses telekomunikasi yang layak,” katanya.
Dalam sektor kesehatan, dr. Reny menegaskan bahwa layanan medis harus lebih menjangkau masyarakat pelosok. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi ibu hamil yang kesulitan mendapatkan layanan persalinan hanya karena fasilitas kesehatan jauh dari jangkauan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo, menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dalam RPJMD memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga dapat diukur secara objektif dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Anwar Hafid dan Reny Lamadjido menargetkan rancangan awal RPJMD dapat masuk ke DPRD pada 17 Maret 2025. Sebelumnya, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Gubernur menegaskan bahwa kebijakan dalam RPJMD ini harus berbasis pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, bukan sekadar wacana politik.
