Narasita.com- Palu, — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (7/5/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan mengawasi pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi itu.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Dede Yusuf, serta sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Tampak hadir pula para kepala daerah, pejabat kabupaten/kota, dan pimpinan BUMD se-Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Anwar menyebut kunjungan ini sebagai momentum istimewa karena menjadi yang pertama sejak ia menjabat Gubernur. Ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah memberi pelayanan terbaik kepada para legislator.
“Sebagai mantan anggota DPR RI, saya paham betul kekuatan politik dan peran penting Komisi II. Maka saya tekankan kepada jajaran untuk menghormati setiap anggota dewan yang datang. Mereka yang akan membawa suara daerah ke pusat,” ujar Anwar.
Anwar memaparkan sejumlah program prioritas daerah, seperti Berani Cerdas yang membebaskan biaya pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB negeri, dan Berani Sehat melalui Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup 80 persen warga, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.“Kami membiayai semua ini tanpa menambah beban fiskal. Dana efisiensi digunakan langsung untuk rakyat,” tegasnya.
Terkait infrastruktur dasar, Anwar mengungkapkan masih ada 89 desa yang belum teraliri listrik dan 606 desa belum memiliki akses telekomunikasi. Program Berani Menyala ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Di sektor ekonomi, ia menyoroti program Brigade Pertanian untuk sinkronisasi musim tanam dan bantuan alat tangkap untuk nelayan. Ia juga merencanakan penerapan kebijakan satu harga bahan pokok guna menekan disparitas harga.
“Di beberapa wilayah, harga LPG bisa mencapai Rp70.000, padahal HET-nya hanya Rp20.000. Ini harus segera kita carikan solusi,” tambah Anwar.
Gubernur juga memaparkan langkah penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan satgas khusus, serta mendorong percepatan reformasi birokrasi dengan pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional BKN.
“Kami membangun dengan fondasi nilai religius dan kearifan lokal. Pemerintah daerah wajib menghentikan aktivitas ketika waktu salat tiba, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual masyarakat Sulteng,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD dan BLUD di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia menyoroti lebih dari 70 persen BUMD di Sulteng dinilai tidak sehat.
“Ini bukan hanya soal manajemen, tetapi juga keberanian melakukan diversifikasi usaha dan perbaikan struktur pembiayaan,” kata Rifky.
Ia mendorong Kementerian Dalam Negeri berperan aktif membina, bahkan membubarkan BUMD yang tidak sehat. Komisi II, lanjut Rifky, tengah mendorong hadirnya Permendagri baru tentang pembinaan dan pengawasan BUMD agar dikelola oleh manajer profesional.
“Kuncinya, apakah mereka bisa bertransformasi dari tokoh politik menjadi manajer BUMD yang profesional dan profitable? Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkas Rifky.
