Narasita. Com- Palu- Polemik terkait kelanjutan pembangunan Mall Tatura Palu menjadi salah satu topik panas dalam debat pertama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu 2024.
Debat yang diselenggarakan oleh KPUD Kota Palu di Best Western Hotel pada Senin (21/10/2024) itu mempertemukan ketiga pasangan calon dalam diskusi mengenai berbagai isu pembangunan kota.
Dalam sesi tanya jawab, pasangan calon (paslon) nomor urut 3, J Wartabone, mengajukan pertanyaan tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Mall Tatura dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada paslon nomor urut 2, Hadianto Rasyid, yang merupakan petahana.
Menjawab pertanyaan tersebut, Hadianto menyatakan bahwa ia tidak melanjutkan pembangunan Mall Tatura karena dana klaim asuransi sebesar Rp87 miliar untuk pembangunan ulang mall tersebut telah habis sebelum ia dilantik.
“Uang Rp87 miliar itu sudah habis sebelum saya dilantik. Jadi, tanyakan kepada yang sebelumnya,” ujar Hadianto dalam debat yang disiarkan secara langsung melalui platform Facebook dan YouTube.
Hadianto menambahkan, untuk membangun kembali mall yang rusak akibat gempa pada 2018 itu membutuhkan dana sekitar Rp350-500 miliar, sementara APBD Kota Palu hanya sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Ia menyatakan bahwa pengajuan pinjaman untuk pembangunan mall telah dipertimbangkan, namun tidak dilanjutkan karena tidak ingin meninggalkan beban utang kepada pemimpin berikutnya.
Menanggapi pernyataan Hadianto, J Wartabone menekankan bahwa seorang pemimpin harus berani mencari solusi untuk menyejahterakan masyarakat.
“Kalau sudah jadi pemimpin, maka harus berani mencari solusi,” katanya.
Sementara itu, Dr. Hidayat mantan Wali Kota Palu yang berpasangan dengan Andi Nur B Lamakarate (paslon nomor urut 1), turut memberikan tanggapan usai debat.
Ia menegaskan bahwa pernyataan Hadianto yang menyinggung soal dana asuransi sebesar Rp87 miliar salah alamat.
“Pengelolaan Mall Tatura dilakukan oleh PT Citra Nuansa Elok (CNE) sebagai BUMD, bukan oleh pemerintah kota langsung. Jadi, Hadianto harus mengevaluasi PT CNE terkait anggaran tersebut,” tegas Hidayat pada Selasa (22/10/2024).
Hidayat menjelaskan bahwa keputusan pembangunan ulang mall itu sepenuhnya berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan di tangan pemerintah kota.
Menurutnya, pembangunan Mall Tatura telah mencapai sekitar 50 persen sebelum dihentikan, dan ia sempat meletakkan batu pertama karena adanya klaim asuransi dan rencana investasi pihak swasta.
Hidayat juga mengungkapkan bahwa pihak investor yang bersedia menginvestasikan Rp280 miliar telah berkunjung ke Palu, namun tidak diterima oleh pemerintah kota saat itu, sehingga mereka kembali ke Jakarta tanpa kesepakatan.
Terkait keberlanjutan pembangunan mall, Hidayat menyebutkan bahwa Pemkot Palu sedang mencari investor lain, meski dirinya tidak mengetahui apakah informasi tersebut benar atau tidak.
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Palu pada September 2021, terungkap bahwa pemerintah Kota Palu menguasai 98,8 persen saham Mall Tatura melalui PT CNE. Hingga kini, pembangunan mall tersebut masih terhenti, dan evaluasi serta audit eksternal masih dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya
