Narasita.com- Bandung— Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tumbuh rata-rata 4 persen setiap tahun, sementara panjang jalan tol dan infrastruktur jalan pendukung lainnya tumbuh sebesar 6 persen. Dalam waktu yang sama, jumlah penduduk mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,1 persen per tahun.
Pertumbuhan ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas di seluruh negeri.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam Seminar Nasional bertajuk “Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Senin (14/10/2024).
“Data yang kami miliki menunjukkan bahwa seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan juga masih menjadi tantangan.
Dari total 103 juta kendaraan di Indonesia, hanya sekitar 39 persen yang membayar pajak pada periode 2016-2021,” jelas Rivan.
Namun, ia menambahkan bahwa Jasa Raharja, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri, telah berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan hingga mencapai 51 persen melalui sinkronisasi data dan program edukasi.
“Masalahnya, banyak kendaraan yang bukan atas nama pemilik sebenarnya, sehingga pembayaran pajak seringkali hanya dilakukan pada tahun pertama,” tambahnya.
Untuk mengatasi hal ini, Jasa Raharja mengusulkan penghapusan biaya balik nama (BBN) dan pajak progresif.
Selain masalah pajak kendaraan, Rivan juga menyoroti data kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
“Setiap tahun, terjadi 152 ribu kecelakaan dengan 27 ribu korban meninggal dunia. Angka ini sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian dari semua pihak,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menekankan pentingnya penguatan transportasi publik, terutama di wilayah aglomerasi Bandung Raya.
“Setiap hari, terdapat sekitar 16,7 juta perjalanan yang dilakukan dengan kendaraan di wilayah Bandung Raya, dengan volume lalu lintas yang meningkat 10-15 persen per tahun. Oleh karena itu, transportasi umum yang terintegrasi sangat diperlukan,” ujar Bey.
Bey juga memaparkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menyediakan layanan transportasi publik yang lebih baik, termasuk Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT), dan cable car, untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang turut hadir dalam seminar tersebut, menekankan bahwa diskusi yang digagas oleh MTI ini sangat penting bagi pengembangan transportasi di Indonesia.
“Saya bangga melihat kolaborasi antara MTI, ITB, dan pemerintah daerah dalam mencari solusi bagi tantangan transportasi di perkotaan. Ini langkah penting untuk mewujudkan Indonesia-sentris, di mana konektivitas antarwilayah, termasuk transportasi massal perkotaan, menjadi prioritas,” ujarnya.
Seminar ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, Sekjen MTI Haris Muhammadun, dan Guru Besar ITB Prof. Harun Al-Rasyid Lubis yang bertindak sebagai moderator. Selain itu, Dewan Pakar Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Laode Kamaludin serta Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada turut menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.
