Narasita.com- JAKARTA — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muhammad Arus Abdul Karim, menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global, Menuju Indonesia Raya” di Gedung Nusantara IV, kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, termasuk Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, para pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, para gubernur, ketua DPRD provinsi, wali kota, serta bupati dari seluruh Indonesia.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” secara tiga stanza, yang dinyanyikan serentak oleh para peserta, termasuk puluhan kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Dalam sambutannya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menekankan pentingnya forum tersebut sebagai ruang komunikasi strategis antar pimpinan lembaga dan pemerintahan daerah. Ia mengatakan, dinamika geopolitik global menuntut bangsa Indonesia untuk terus memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar berpijak.
“Acara ini menjadi momen penting untuk merenungkan dan merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang,” ujar Yudian.
Senada dengan itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa inisiatif BPIP untuk menggelar forum kebangsaan merupakan langkah penting dalam menghadapi berbagai tantangan dunia global yang semakin kompleks.
“Kita sedang menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik dunia, perubahan iklim, transformasi digital, serta semakin kompleksnya hubungan antar negara,” kata Muzani dalam pidatonya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa dalam menghadapi tantangan global, Indonesia harus tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai warisan luhur para pendiri bangsa.
“Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan menjadi kelompok-kelompok yang saling berebut ruang dan kebenaran versi masing-masing,” ujarnya.
Muzani juga menyinggung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya menjadikan Pancasila sebagai dasar utama dalam perumusan kebijakan nasional.
“Program pemberantasan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh, merupakan wujud nyata upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Sarasehan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan ideologi Pancasila dalam menjawab tantangan global dan memperkuat persatuan bangsa menuju Indonesia Raya.
