JAKARTA, NARASITA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan operasi bersih-bersih BGN yang signifikan, melibatkan pemecatan 261 pegawai non-ASN dan penutupan 833 dapur Makanan Bergizi (MBG). Langkah drastis ini diambil di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, dengan tujuan menegakkan disiplin dan meningkatkan standar higienitas layanan gizi, diumumkan pada 27 Juli 2026 setelah pelantikan pada 22 Juli 2026.
Dalam gerakan operasi bersih-bersih BGN ini, total 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diberhentikan. Jumlah tersebut mencakup 224 pegawai non-ASN biasa dan 37 tenaga ahli yang sebelumnya bertugas di berbagai unit kerja BGN di seluruh Indonesia.
Tidak hanya pegawai non-ASN, sembilan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga teridentifikasi melakukan pelanggaran berat. Mereka saat ini sedang dalam proses pemecatan sebagai bagian dari upaya serius Badan Gizi Nasional menindak indisipliner di institusi tersebut.
Selain itu, 39 ASN lainnya dikenai sanksi disiplin ringan. Sanksi tersebut berupa mutasi, demosi, atau sanksi administrasi yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika dalam lingkungan kerja.
“Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional.
“Hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli,” tambahnya.
Langkah tegas lainnya dalam operasi bersih-bersih BGN adalah penutupan permanen 833 dapur Makanan Bergizi (MBG) atau Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG). Penutupan ini dilakukan setelah ditemukan berbagai pelanggaran terkait standar higienitas, sanitasi yang tidak layak, dan risiko keracunan bagi masyarakat penerima manfaat.
“Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini terkait higienis, sanitasi, keracunan, dan kualitas yang tidak baik,” jelas Sudaryono.
Operasi bersih-bersih BGN ini merupakan inisiatif awal reformasi total di bawah kepemimpinan baru Sudaryono. Presiden Prabowo Subianto sendiri melantik Sudaryono pada 22 Juli 2026, menandai dimulainya era baru penegakan disiplin dan peningkatan kualitas layanan gizi nasional.
Meskipun penutupan ratusan dapur MBG ini berpotensi menyebabkan ribuan masyarakat kehilangan akses langsung, pemerintah menekankan bahwa prioritas utama adalah memastikan standar kesehatan dan keamanan pangan yang tinggi demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
