PALU, NARASITA – Pemerintah Kota Palu menggelar rapat strategis untuk mengatur penyaluran solar subsidi. Wali Kota Hadianto Rasyid menegaskan perubahan drastis dalam mekanisme BBM bersubsidi Palu mulai berlaku pekan ini.
Rapat melibatkan berbagai instansi kunci seperti Pertamina, Hiswana Migas, hingga Dinas Perhubungan. Tujuan utamanya adalah optimalisasi BBM bersubsidi Palu agar lebih efektif dan efisien bagi masyarakat.
Inovasi terbaru mengadopsi sistem Quick Response atau QR dari kerja sama dengan Bank BTN. Pihak perusahaan migas memberikan dukungan penuh atas langkah pengawasan yang diperketat tersebut.
Pemerintah akan menerbitkan QR tambahan yang melengkapi aplikasi resmi milik Pertamina yang sudah ada. Kebijakan ini bertujuan menyaring penerima bantuan secara lebih akurat dan transparan.
Setiap pemilik kendaraan pengguna solar harus mendaftar melalui kantor walikota dengan melampirkan data identitas lengkap. Data warga kemudian akan diverifikasi sebelum mereka mendapatkan akses kode QR baru.
“Kebijakan ini bukan sekadar soal administrasi namun juga menata kawasan sekitar SPBU,” kata Hadianto Rasyid, Wali Kota Palu.
Selama ini antrean panjang kerap memicu kemacetan dan kerusakan infrastruktur jalan bahu raya. Masyarakat diminta disiplin mengisi bahan bakar sesuai jalur yang telah ditentukan pemerintah setempat.
Kendaraan luar daerah yang melintas tetap dilayani meski mekanismenya masih dibahas teknis bersama pemangku kepentingan. Tujuannya agar tidak menghambat distribusi logistik maupun kebutuhan pokok warga lainnya.
Seluruh pihak berkomitmen mematangkan aspek teknis pelaksanaan aturan selama secepatnya diterapkan. Diharapkan sistem ini menciptakan kepatuhan tinggi dan mendukung kelancaran transportasi di wilayah BBM bersubsidi Palu.
