Narasita.com-PALU – DPRD Kabupaten Poso melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Palu untuk mendalami pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan (BK), terutama dalam pengawasan etika dan kedisiplinan anggota dewan.
Kunjungan yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Palu, Senin (13/4/2026), itu dipimpin Roslin L. Tarulabi dan Ma’mur Lapido. Rombongan diterima langsung Ketua BK DPRD Kota Palu, Sucipto, bersama jajaran Badan Kehormatan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga legislatif berdiskusi mengenai mekanisme pengawasan internal terhadap anggota DPRD, termasuk strategi menjaga kepatuhan terhadap tata tertib dan meningkatkan disiplin kehadiran dalam berbagai agenda kedewanan.
Ketua BK DPRD Kota Palu, Sucipto, mengatakan persoalan kedisiplinan anggota dewan masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak DPRD di berbagai daerah. Karena itu, Badan Kehormatan memiliki peran penting dalam memastikan tata tertib dijalankan secara konsisten.
“Ada beberapa hal yang menjadi fokus diskusi, terutama terkait fungsi Badan Kehormatan dalam menjaga disiplin anggota dewan dan memastikan tata tertib berjalan dengan baik,” ujar Sucipto.
Ia menjelaskan, BK DPRD Kota Palu menerapkan pengawasan terhadap seluruh agenda dewan, tidak hanya rapat paripurna. Kehadiran anggota dalam rapat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, maupun alat kelengkapan dewan lainnya turut menjadi bagian dari penilaian.
Menurut Sucipto, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas anggota dewan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
“Absensi tidak hanya dihitung saat rapat paripurna. Kehadiran dalam rapat komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya juga menjadi bagian dari penilaian kami,” katanya.
Selain membahas mekanisme pengawasan, pertemuan itu juga menjadi ajang bertukar pengalaman mengenai upaya memperkuat peran Badan Kehormatan dalam menjaga marwah lembaga legislatif.
Sucipto menyebut tingkat kehadiran anggota dewan turut menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian izin perjalanan dinas maupun penugasan lainnya. Kebijakan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya meningkatkan kedisiplinan anggota.
Ia menambahkan, penerapan pengawasan yang lebih ketat mulai menunjukkan hasil positif. Keterlambatan pelaksanaan rapat yang sebelumnya bisa mencapai beberapa jam kini berkurang secara signifikan.
Melalui kunjungan tersebut, DPRD Kabupaten Poso diharapkan dapat memperoleh referensi dan pengalaman yang dapat diterapkan dalam penguatan fungsi Badan Kehormatan di daerahnya.
“Pertukaran pengalaman seperti ini penting untuk memperkuat peran Badan Kehormatan dalam menjaga integritas dan meningkatkan kinerja anggota DPRD,” kata Sucipto.Hw
