PALU, NARASITA – Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, menyoroti penurunan transfer pusat ke Palu dari pemerintah pusat yang dinilai berdampak signifikan pada ruang fiskal daerah. Kondisi ini membuat pembiayaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri.

Sorotan ini disampaikan Muslimun saat melaksanakan reses masa persidangan kedua di Jalan Asam 2, Kelurahan Ulujadi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Penurunan transfer pusat ke Palu ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Muslimun menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, transfer yang sebelumnya berada di kisaran Rp150 miliar hingga Rp175 miliar kini berkurang sekitar Rp23 miliar. Penurunan transfer pusat ke Palu ini tentu mempengaruhi kemampuan daerah.

“Yang biasa kita terima dari pusat itu sekitar Rp150 miliar sampai Rp175 miliar. Sekarang yang kita dapat kurang Rp23 miliar,” kata Muslimun.

Menurutnya, situasi ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan transfer pusat ke Palu ini menuntut efisiensi anggaran.

Muslimun juga menyoroti besarnya alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu 2026. Anggaran belanja pegawai disebutnya berada di kisaran Rp900 miliar dari total APBD sekitar Rp1,7 triliun.

Ia menilai, besarnya porsi belanja pegawai turut membatasi ruang anggaran untuk program lainnya, termasuk dukungan bagi masyarakat. 

“Banyak bantuan-bantuan modal usaha yang harusnya bisa disalurkan ke rakyat itu tidak bisa karena uang tidak ada,” ujarnya.

Muslimun mengajak masyarakat untuk turut serta memperkuat pendapatan daerah melalui kepatuhan membayar pajak dan retribusi. Partisipasi aktif masyarakat ini penting untuk mengimbangi penurunan transfer pusat ke Palu.

Menurutnya, penerimaan dari pajak dan retribusi sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Kekuatan fiskal daerah tidak hanya bergantung pada transfer pusat ke Palu.

“Kalau rakyat menolak bayar pajak, mati semua. ASN tidak bergaji. Itu sebenarnya gambaran APBD,” kata Muslimun.