Narasita. Com- Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh warga Sulteng dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP, tanpa terkendala status kepesertaan BPJS.

Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama jajaran kesehatan di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur, Rabu (6/3/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny Lamadjido, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng dr. I Komang Adi Sujendra, serta jajaran pimpinan RSUD Undata dan RS Madani.

Dalam pertemuan ini, Anwar Hafid menyoroti tingginya jumlah pekerja informal di Sulteng—sekitar 61 persen—yang kerap kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat status BPJS yang tidak aktif.

“Siapa pun yang sakit, tidak punya jaminan, atau BPJS-nya mati, cukup tunjukkan KTP, langsung dilayani di rumah sakit,” tegasnya.

Ia juga meminta agar sistem kesehatan daerah memberikan solusi bagi pasien yang tiba-tiba kehilangan akses BPJS akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurutnya, situasi ini harus segera ditangani agar tidak ada warga yang terhambat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, yang memiliki latar belakang medis, dipercaya untuk mengeksekusi kebijakan ini. Anwar Hafid menyatakan bahwa kebijakan kesehatan yang dijalankan akan mengikuti rekomendasi dari Reny.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti kualitas layanan BPJS di rumah sakit. Meski mengapresiasi BPJS Cabang Palu yang dinilai lebih baik dibanding daerah lain, ia tetap meminta perbaikan agar pasien BPJS mendapatkan pelayanan yang setara dengan pasien umum.

“Pasien BPJS harus diperlakukan sama dengan pasien swasta, jangan ada perbedaan layanan,” katanya.

Sebagai bagian dari peningkatan layanan kesehatan, Pemprov Sulteng juga tengah bersiap membangun rumah sakit baru berstandar internasional di Kota Palu. Selain itu, rencana perbaikan fasilitas kesehatan akan dimulai dari RS Madani dan RS Undata sebagai percontohan sebelum diperluas ke kabupaten/kota lain.

Melalui program unggulan “Berani Sehat”, Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido berkomitmen memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

“Kami berjanji, siapa pun yang masuk rumah sakit, pasti dapat kamar, pasti dapat obat. Tidak boleh ada yang ditolak,” pungkasnya.