Narasita.com- PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menyoroti rendahnya realisasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pada 17 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Sorotan tersebut disampaikan Reny saat memimpin rapat evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (29/6/2026). Rapat turut dihadiri Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi, serta Kepala BPKP Sulawesi Tengah Agus Julianto.
Dalam rapat itu, Reny menegur sejumlah kepala OPD karena dinilai tidak melaporkan pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Padahal, total dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang melekat pada 17 OPD mencapai sekitar Rp 55,55 miliar. Namun hingga triwulan II tahun 2026, realisasinya baru sebesar Rp 13,33 miliar atau sekitar 25 persen.
“Mohon perhatian bapak dan ibu kepala OPD, segera laporkan kepada Ibu Sekprov mengenai anggaran dekonsentrasi dan pembantuan dari APBN. Jangan sampai baru dilaporkan ketika sudah muncul masalah. Mulai dari besaran anggaran hingga realisasinya harus dilaporkan secara berkala,” tegas Reny.
Selain menyoroti rendahnya serapan anggaran, Reny juga meminta seluruh OPD meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial.
Menurutnya, pemerintah daerah harus bekerja lebih cepat dengan mengedepankan pengelolaan data, manajemen risiko, serta menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi mengingatkan bahwa dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan yang tidak terserap berpotensi ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
Menurut Teddy, dana tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus pemerintah pusat dan proses pengalokasiannya kembali ke daerah akan lebih sulit karena harus melalui mekanisme tertentu.
“Kalau ada sisa anggaran yang tidak terserap, dana itu bisa ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Karena itu manfaatkan anggaran dengan baik, tepat sasaran, dan usahakan realisasinya mencapai 100 persen,” ujarnya.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Novalina juga meminta seluruh OPD mempercepat realisasi anggaran. Ia menilai dana dekonsentrasi yang telah dialokasikan pemerintah pusat merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal.
“Kita sudah diberikan anggaran sekitar Rp 55 miliar. Tolong digunakan sebaik mungkin dan targetkan realisasi 100 persen hingga akhir tahun. Jangan lupa seluruh perkembangan realisasi dilaporkan kepada saya sebagai bahan evaluasi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Sulawesi Tengah, Andi Ruly Djanggola, menjelaskan bahwa instansinya tercatat sebagai penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan terbesar kedua, sekitar Rp 17 miliar.
Namun, menurut dia, kewenangan penggunaan anggaran berada pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
“Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji atau honor petugas irigasi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Kuasa Pengguna Anggaran berada di BWSS III, sedangkan Dinas Cikasda hanya tercatat sebagai penerima administrasi. Realisasinya sudah mencapai sekitar 50 persen,” jelas Andi.
Adapun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tengah yang menerima dana tugas pembantuan sekitar Rp 18 miliar tercatat belum merealisasikan anggarannya hingga triwulan II.
Kepala Disnakertrans Sulawesi Tengah, Muh. Syahrul Syam, menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan gangguan pada aplikasi milik kementerian yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
“Perbaikan aplikasi membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Alhamdulillah mulai minggu ini sudah kembali normal sehingga kami segera menjalankan program agar realisasi anggaran dapat meningkat sesuai target,” ujarnya.rls
