Narasita.com- PALU, — Ratusan relawan perempuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu, Jumat, untuk menyampaikan penolakan terhadap wacana penghentian program tersebut.
Dalam aksi yang tergabung dalam Aliansi Relawan MBG Sulawesi Tengah itu, para peserta meminta pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para perempuan yang bekerja sebagai relawan.
Salah seorang relawan, Dedyawati, mengatakan program MBG telah menjadi sumber penghasilan bagi banyak perempuan, termasuk ibu tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga.
“Kami menolak MBG ditutup. Program ini sangat membantu perekonomian keluarga kami,” kata Dedyawati.
Ia menuturkan, banyak relawan merupakan perempuan yang harus memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya tanpa dukungan pasangan.
“Kalau MBG dihentikan, anak-anak kami mau makan apa?” ujarnya.
Menurut Dedyawati, insentif yang diterima relawan sekitar Rp100.000 per hari dan dinilai cukup layak dibandingkan dengan upah minimum yang berlaku di Kota Palu maupun Provinsi Sulawesi Tengah.
Aspirasi para relawan diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Rahmawati M. Nur. Ia menyatakan DPRD akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para peserta aksi.
Menurut Rahmawati, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar dapur penyedia makanan.
“Tenang, selama Prabowo masih menjadi presiden, MBG tidak ditutup,” kata Rahmawati di hadapan massa aksi.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Relawan MBG Sulawesi Tengah menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN). Di antaranya meminta Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, mendukung perbaikan tata kelola di BGN, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.
Selain itu, mereka meminta kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara MBG, transparansi terkait dasar kebijakan penghentian insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur, perlindungan terhadap investor dan keberlangsungan usaha mitra MBG di seluruh Indonesia, serta mendesak BGN mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur MBG tidak terhambat.rls
