CEUTA, NARASITA – Ribuan migran, mayoritas warga negara Maroko, dilaporkan membanjiri perbatasan darat dan laut eksklave Spanyol, Ceuta, pada Kamis dan Jumat, 30-31 Juli 2026, memicu kembali Krisis Migran Ceuta. Peristiwa ini terjadi setelah para migran berusaha menyeberang menggunakan beragam cara, termasuk berenang dan menerobos pagar perbatasan di kawasan pemecah gelombang Tarajal, menyebabkan aparat Spanyol kewalahan dan menelan korban jiwa.
Laporan televisi Spanyol (TVE) menyebut antara 2.000 hingga 3.000 migran berhasil masuk ke Ceuta, meskipun angka ini belum diverifikasi secara independen oleh Reuters. Mereka terdiri dari laki-laki muda, serta keluarga dengan anak-anak. Gelombang masuk migran ini menambah berat tantangan yang dihadapi Spanyol dalam menangani arus migrasi.
Krisis Migran Ceuta kali ini juga menyebabkan sedikitnya sembilan orang tewas, dengan jenazah mereka ditemukan mengapung di laut. Menanggapi situasi yang genting, Pemerintah Spanyol segera mengerahkan 200 polisi khusus dan 60 tentara tambahan. Angkatan Bersenjata Spanyol bahkan turut membantu Garda Sipil untuk mengendalikan situasi perbatasan.
“Sembilan jenazah telah ditemukan,” kata juru bicara Pemerintah Spanyol, dikutip dari AFP.
Rachid Sbihi, Ketua Asosiasi Perwira Garda Sipil di Ceuta, menggambarkan kekacauan yang terjadi. “Situasinya benar-benar kacau. Tidak mungkin memberikan angka pasti, tetapi ada ribuan migran yang menyeberang,” ujarnya kepada Associated Press.
Juan Jesús Vivas, Pemimpin Ceuta, menegaskan betapa parahnya situasi. Perbatasan benar-benar lumpuh,
Peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada Mei 2021, sekitar 10.000 migran juga membanjiri Ceuta dalam beberapa hari. Krisis Migran Ceuta sebelumnya menunjukkan kerentanan perbatasan Spanyol di Afrika Utara. Mahkamah Agung Spanyol juga baru-baru ini memutuskan bahwa migran yang dicegat di laut tidak dapat langsung dipulangkan tanpa proses hukum, menambah kompleksitas penanganan kasus migrasi.
Faktor pemicu lonjakan migran ini masih belum ada penjelasan resmi, namun tekanan ekonomi di Maroko diduga menjadi salah satu penyebab. Selain itu, kebijakan migrasi Pemerintah Perdana Menteri Pedro Sánchez yang dikenal relatif terbuka, termasuk program legalisasi bagi sekitar 500.000 migran tanpa dokumen, juga menjadi sorotan. Alberto Núñez Feijóo, Ketua Partai Rakyat (PP) sebagai oposisi utama Spanyol, mengkritik respons pemerintah. “Situasi di Ceuta sangat genting. Pemerintah tidak bisa berpaling… karena kita menghadapi krisis keamanan nasional,” kata Feijóo, dikutip dari detikNews.
Pemerintah daerah Ceuta sendiri telah meminta status darurat dan penutupan sementara perbatasan sebagai respons. Lonjakan mendadak ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi antara Spanyol dan Maroko, yang sebelumnya telah memperkuat patroli perbatasan untuk mencegah kejadian serupa. Krisis Migran Ceuta ini berpotensi memicu perubahan kebijakan migrasi yang lebih luas di Uni Eropa.
