SUMEDANG, NARASITA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk mengoptimalkan pengembangan pendanaan riset kampus dan inovasi sebagai sumber pemasukan alternatif. Hal ini disampaikan Brian saat berdialog dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Sumedang, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Audiensi tersebut menjadi platform bagi Mendiktisaintek untuk menyerap aspirasi mahasiswa mengenai berbagai isu pendidikan tinggi, termasuk model pendanaan dan akses pendidikan. Mahasiswa Unpad menyoroti pentingnya desain pendanaan perguruan tinggi yang lebih adil dan mendorong optimalisasi berbagai sumber pendapatan, termasuk pendanaan riset kampus, unit usaha, kerja sama industri, dan pengelolaan aset.
Brian Yuliarto menekankan bahwa perguruan tinggi tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada anggaran negara dan biaya pendidikan mahasiswa. Ia melihat potensi besar dalam sains dan teknologi untuk memperkuat pendanaan riset kampus.
“Kita juga ingin menstimulasi kampus itu mendapatkan pemasukan dari sains dan teknologi. Riset dan teknologi itu semakin maju kampus, pendapatannya semakin besar,” kata Brian Yuliarto, dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Minggu, 16 Agustus 2026.
Menurut Brian, perguruan tinggi yang memiliki kapasitas riset dan teknologi harus mampu mengonversi hasil penelitian menjadi produk atau inovasi bernilai ekonomi. Dengan demikian, riset tidak hanya memperkaya pengetahuan tetapi juga menjadi kontributor signifikan terhadap pendanaan riset kampus.
Pemerintah berencana memberikan dukungan stimulus untuk membantu perguruan tinggi mengembangkan riset yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi. Model ini diharapkan dapat mendorong kampus untuk mengubah hasil penelitian menjadi produk, teknologi, atau bahkan usaha yang mendukung kemandirian pendanaan perguruan tinggi.
Namun, Brian menegaskan bahwa penguatan kemandirian pendanaan kampus tidak boleh mengorbankan akses mahasiswa terhadap pendidikan. Ia memastikan bahwa perguruan tinggi harus tetap menjamin kesempatan pendidikan bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi kurang mampu.
“Yang tidak boleh terjadi sebenarnya adalah kemudian kampus tidak menerima mahasiswa karena permasalahan ekonomi. Karena saya selalu bilang, semua kampus tidak boleh ada mahasiswa yang berhenti hanya karena permasalahan ekonomi,” tegas Brian.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa juga mengangkat isu ketidaksesuaian data sosial ekonomi yang menjadi dasar pemberian bantuan pembiayaan pendidikan. Brian menjelaskan bahwa mahasiswa yang mengalami masalah data desil sosial ekonomi dapat menggunakan kanal pengaduan dan perbaikan data melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
Perbaikan data ini dianggap krusial agar mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dukungan dapat memperoleh akses bantuan pembiayaan secara tepat. Dialog dengan BEM Unpad ini merupakan bagian dari upaya Kemdiktisaintek untuk menyerap langsung persoalan pendidikan tinggi dari mahasiswa.
Masukan dari mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan tinggi. Melalui dialog semacam ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang berkelanjutan dalam pendanaan, kuat dalam riset dan inovasi, serta menjamin kesempatan yang setara bagi semua mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan mereka.
