PALU, NARASITA – Politisi Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mendapatkan kesempatan prestisius mengikuti program Asia-Pacific Integrity School di Griffith University, Brisbane. Ia menjadi salah satu dari 23 penerima beasiswa Australia Award Short Course yang bertema ‘Promosi Kepemimpinan untuk Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Publik’ dari sekitar 900 pendaftar di Indonesia. Kesempatan ini menandai komitmen Mutmainah Korona dalam meningkatkan integritas tata kelola pemerintahan.
Program beasiswa dari pemerintah Australia ini berlangsung selama enam bulan, diawali dengan pre-course di Jakarta, sesi mentoring via Zoom, kelas di Asia-Pacific Integrity School di Brisbane, konsultasi serta kunjungan belajar di Canberra. Selanjutnya, terdapat praktik proyek selama tiga bulan, dan diakhiri dengan kelas post-course serta sesi evaluasi. Pengalaman ini diharapkan dapat memperkaya wawasan Mutmainah Korona.
Salah satu bagian krusial dari program ini adalah Sekolah Integritas ‘Asia-Pacific Integrity School’ di Griffith University yang diselenggarakan pada 30 Agustus hingga 5 September 2026. Dalam kegiatan ini, Mutmainah Korona berinteraksi dengan peserta dari berbagai negara, seperti Papua Nugini, Tonga, Filipina, India, dan Fiji, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.
Selama kegiatan kelas berlangsung, para peserta mendapatkan banyak pengetahuan dan berbagi pengalaman antarnegara, terutama terkait dengan peran penting institusi negara sebagai lembaga integritas. Lembaga ini memiliki tugas memastikan tata kelola negara berjalan dengan baik, sebuah prinsip yang sangat ditekankan oleh Mutmainah Korona.
“Institusi negara jangan bergantung pada siapa yang sedang memimpin. Budaya dan nilai integritas harus tetap hidup meskipun kepemimpinan dan pemerintahan berganti,” kata Mutmainah Korona.
Ia menambahkan, pembelajaran terbaik dari kelas ini adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip integritas menjadi praktik sehari-hari, khususnya di tingkat pemerintah daerah. “Kita sudah memiliki regulasi dan kerangka kelembagaan, tetapi kita perlu membuatnya lebih praktis, transparan, dan inklusif,” ujar Mutmainah Korona. Selain itu, ia melihat peluang besar untuk memperkuat partisipasi publik, sehingga masyarakat, khususnya perempuan, generasi muda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, dapat ikut mengawasi dan berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
