Narasita.com- PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat bahwa infrastruktur dan tata ruang merupakan elemen kunci dalam mendorong kebangkitan Pulau Sulawesi sebagai pusat pertumbuhan baru nasional.
Hal ini mengemuka dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025).
“Saya yakin, Sulawesi dan kawasan timur Indonesia bisa menjadi pusat pertumbuhan baru nasional. Kita punya kekayaan sumber daya alam luar biasa, tapi belum ditopang infrastruktur memadai,” ujar Anwar Hafid dalam sambutannya.
Ia menekankan pentingnya memperkuat konektivitas antardaerah serta menjadikan tata ruang sebagai panglima dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Forum ini harus menghasilkan komitmen bersama. Pembangunan tidak boleh hanya dikendalikan oleh kepentingan investasi, tapi harus berangkat dari tata ruang yang berpihak pada rakyat dan lingkungan,” tegas Anwar.
Menanggapi hal tersebut, AHY menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan peran tata ruang dalam pembangunan wilayah.
“Pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan sendiri menghadapi konflik tata ruang. Di satu sisi, kita harus melindungi lahan pertanian untuk ketahanan pangan. Di sisi lain, kita juga harus menyediakan ruang untuk perumahan dan industri. Ini tantangan nyata,” ujar AHY.
AHY menekankan bahwa pembangunan harus inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
“Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi rakyat tetap tertinggal. Kita butuh pembangunan yang berkeadilan dan menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.
Menurut AHY, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi kunci strategis dalam pengendalian pembangunan. Dari 451 wilayah di Sulawesi yang ditargetkan memiliki RDTR, masih ada 361 yang belum rampung.
Namun, ia optimistis target tersebut dapat dikejar. Pasalnya, peta dasar skala besar 1:5000 untuk seluruh wilayah Sulawesi kini telah tersedia.
“Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Dengan ketersediaan data teknis yang akurat, kita bisa menyusun RDTR secara masif dan terstruktur,” tegas AHY.
Sebagai penanda kesiapan teknis tersebut, acara ditutup dengan penyerahan simbolis peta dasar oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris kepada seluruh gubernur se-Sulawesi.
AHY juga menyatakan dukungan terhadap program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang didukung Bank Dunia sebagai motor utama percepatan reforma agraria dan penataan ruang di kawasan timur Indonesia
