Narasita.com- Palu, – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong seluruh kepala daerah di Pulau Sulawesi untuk segera merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan arah pembangunan wilayah berjalan sesuai rencana tata ruang nasional.
Hal itu disampaikan Menteri Nusron dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025). Forum ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh provinsi di Sulawesi.
“Langkah pertama yang saya minta kepada kepala daerah saat baru dilantik adalah merevisi RTRW masing-masing. Karena tanpa itu, arah pembangunan wilayah bisa melenceng dari rencana yang berkelanjutan,” kata Nusron dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa keberadaan RTRW saja tidak cukup. Diperlukan RDTR sebagai dokumen teknis yang lebih rinci dan operasional dalam pengambilan keputusan pembangunan. “Kalau pembangunan hanya mengandalkan RTRW, maka pemanfaatan ruang akan rentan bias dan distorsi. Karena itu, RTRW harus diturunkan menjadi RDTR,” ujar Nusron.
Hingga saat ini, dari target nasional 2.000 dokumen RDTR, baru tersedia 695. Di Pulau Sulawesi, dari target 451 RDTR, masih terdapat kekurangan 361 dokumen. Rinciannya, Sulawesi Selatan kekurangan 111, Sulawesi Tenggara 96, Sulawesi Utara 59, Sulawesi Tengah 51, Gorontalo 23, dan Sulawesi Barat 21.
Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Menteri Nusron mengajak semua pihak berbagi tanggung jawab. “Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya RDTR, mari kita sharing the pain, sharing the gain. Sepertiga jadi tanggung jawab pemerintah pusat, sepertiga provinsi, dan sepertiga kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia berharap kolaborasi lintas pemerintah ini dapat mempercepat pengesahan RDTR yang menjadi syarat penting dalam proses perizinan dan investasi.
Penyerahan Peta Dasar Skala 1:5.000
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, menyerahkan secara simbolis peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi. Peta tersebut menjadi fondasi penting dalam penataan ruang yang akurat, sekaligus menjadikan Sulawesi sebagai pulau pertama di Indonesia yang seluruh wilayahnya telah dipetakan secara detail.
“Peta dasar ini sangat penting untuk mendukung integrasi perizinan, mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta memperlancar investasi,” ujar Aris.
Turut hadir dalam forum ini, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta sejumlah pejabat tinggi pratama. Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri, juga turut hadir bersama jajaran.
