Narasita.com- PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tak bisa berjalan sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Gubernur Anwar Hafid, menegaskan, perlu sinergi dan kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk mengatasi jumlah penduduk miskin yang masih tinggi, yakni 1.627.801 jiwa, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Provinsi tidak akan mampu mengatasi masalah ini sendirian. Harus ada kebersamaan lintas sektor,” tegas Gubernur Anwar saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Sulawesi Tengah 2025–2029 di Gedung Wanita Bidarawasia, Senin (30/6/2025).
Dalam pidatonya, Anwar memperkenalkan formula “4K” sebagai pendekatan kunci untuk memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan. “Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan, dan Kemesraan. Kalau kita sudah mesra—DPRD mesra dengan pemerintah, forkopimda mesra dengan eksekutif, provinsi mesra dengan kabupaten/kota—kemiskinan itu pasti bisa diatasi,” ungkapnya.
Gubernur memetakan tiga prioritas pembangunan Sulawesi Tengah hingga 2029: pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Anwar mengumumkan komitmen bersama seluruh kepala daerah se-Sulteng untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun plus kuliah, yang diluncurkan bersamaan dengan pembukaan Musrenbang. “Anak-anak kita tak boleh lagi putus sekolah karena alasan biaya,” katanya.
Program unggulan BERANI Cerdas menjadi tulang punggung kebijakan ini. Pemprov menanggung seluruh biaya pendidikan jenjang SMA/SMK dan SLB, serta menyediakan beasiswa kuliah baik untuk jalur afirmasi (keluarga tidak mampu) maupun prestasi. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa dengan IPK minimal 3,00 dan dibuktikan dengan dokumen pendukung resmi.
“Sudah 2.000 pendaftar beasiswa BERANI Cerdas yang terverifikasi dan segera kami transfer langsung ke rekening mereka,” ujar Anwar sambil menyatakan keyakinannya, “dalam 10 tahun ke depan, satu rumah satu sarjana pasti terwujud.”
Ia juga mendorong kabupaten/kota menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan program provinsi, termasuk menghentikan pungutan di sekolah negeri dan mengalihkan program beasiswa lokal untuk kebutuhan lain karena telah dicover oleh provinsi.
Di sektor kesehatan, Gubernur memperkenalkan BERANI Sehat, skema jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin yang tidak terdaftar di BPJS Kesehatan atau yang menunggak iuran. Sejak diluncurkan, jumlah penerima bantuan meningkat drastis dari 1.300 menjadi 19.000 per bulan.
“Lonjakan ini menunjukkan banyak warga sebenarnya butuh bantuan, tapi tidak punya akses jaminan,” jelasnya.
Tak hanya menanggung iuran BPJS, BERANI Sehat juga mencakup pembiayaan pengobatan untuk penyakit yang belum ditanggung BPJS seperti tumor dan kanker, hingga perawatan korban pembusuran dan kecelakaan tunggal.
Ia meminta kepala daerah agar menyesuaikan kebijakan lokal dan menghindari tumpang tindih.
“Jika masih ada program kesehatan serupa di kabupaten/kota, alihkan ke sektor lain. Kami sudah menjamin lewat BERANI Sehat,” kata Anwar.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota aktif memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) dapat diakses secara tepat sasaran.
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemprov mendorong pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pencetak tenaga kerja terampil yang tersambung langsung dengan dunia industri.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai potensi “emas hijau” dan “emas biru” Sulawesi Tengah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun digalakkan melalui optimalisasi pajak daerah, seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
“Saya sudah ubah peraturan gubernur tentang pajak air permukaan supaya tarifnya maksimal. Kendaraan perusahaan juga harus segera pakai plat DN,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi wajib pajak dan mengawal penerapan regulasi baru demi peningkatan PAD.
“Kalau kita ingin pembangunan berkelanjutan, maka tiga hal ini—pendidikan, kesehatan, dan pendapatan—harus kita pacu bersama,” pungkas Gubernur.
