Narasita. Com- PALU – Pernyataan mengenai rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 sebagai alasan untuk menolak hasil pemilu dan mengajukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) mendapat respons tegas dari Eva Bande, inisiator Samrat BERANI.

Ia menilai narasi tersebut tidak berdasar dan justru melemahkan proses demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia.

“Upaya menggiring opini bahwa rendahnya partisipasi membuat Pilkada tidak memiliki legitimasi adalah argumen yang lemah. Hal ini hanya merusak jalannya demokrasi yang sedang kita perbaiki,” kata Eva Bande.

Ia menegaskan, warga yang tidak hadir di tempat pemungutan suara (TPS) atau memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menyalahkan penyelenggara pemilu.

Kekurangan dalam pelaksanaan pemilu dianggapnya wajar dalam proses demokrasi dan masih dapat ditoleransi.

Eva Bande memaparkan tren positif dalam partisipasi pemilih pada Pilkada sebelumnya. Tingkat partisipasi mencapai 67 persen pada 2015, naik menjadi 70,9 persen pada 2020, dan meningkat lagi menjadi 72,6 persen pada Pilkada 2024.

“Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam demokrasi. Hal ini adalah perkembangan positif yang patut kita syukuri,” jelasnya.

Menurut Eva, demokrasi bukan sekadar persoalan menang atau kalah. Ia mengingatkan bahwa kemenangan dalam Pilkada tidak ditentukan oleh besarnya kekuatan politik atau sumber daya, melainkan oleh penghormatan terhadap proses demokrasi yang berjalan baik.

“Ketika hasil Pilkada keluar, pihak yang tidak menerima kekalahan sering mencari jalan pintas untuk merebut kemenangan. Ini mengabaikan proses panjang yang telah berlangsung secara demokratis,” tambah Eva.

Ia juga menyoroti bahaya dari upaya memaksakan PSU tanpa dasar legitimasi yang jelas. Langkah seperti itu, menurutnya, berisiko inkonstitusional dan dapat memicu instabilitas sosial-politik, termasuk konflik antarpendukung.

“Jika ada yang ingin memperbaiki demokrasi, fokuslah pada akar masalahnya, bukan menghancurkan fondasi yang sudah ada,” ujar Eva tegas.

Eva menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam memperbaiki proses demokrasi. Ia menilai Pilkada Sulawesi Tengah sebagai bagian penting dari transisi demokrasi yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

“Pilkada Sulteng adalah cermin kedewasaan demokrasi kita. Proses ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, bukan hanya kandidat atau partai politik,” pungkasnya