Narasita.com- PALU, — Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, . secara resmi mengukuhkan Agus Yulianto, sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah. Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (14/10/2025).
Acara berlangsung khidmat dan disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dr. Setya Nugraha, bersama jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025, Agus Yulianto ditetapkan menggantikan Edy Suharto, yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, Ketua TP PKK Sry Nirwanti Bahasoan, Sekda Dra. Novalina, anggota DPRD Sulteng, serta perwakilan dari BPK, Bank Indonesia, Bank Sulteng, dan para bupati serta wali kota se-Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Deputi BPKP Setya Nugraha mengapresiasi sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dinilai telah berjalan baik. Ia menegaskan, BPKP berkomitmen memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan efisien.
“Program 9 BERANI yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan terobosan positif dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini sejalan dengan semangat BPKP memastikan setiap program memiliki dampak nyata,” ujar Setya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Menurutnya, pengelolaan potensi daerah secara optimal akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan selamat kepada pejabat baru dan mengapresiasi dedikasi pejabat sebelumnya atas pengabdian selama bertugas di Sulawesi Tengah.
“Semoga pengukuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita semua dalam mengawal pembangunan daerah. BPKP adalah mitra strategis pemerintah dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan berintegritas,” kata Anwar.
Menanggapi isu efisiensi keuangan yang disampaikan Deputi BPKP, Anwar menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah menyusun program pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
“Saya minta program yang disusun benar-benar menyentuh masyarakat, sehingga setiap kebijakan dalam RPJMD dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Anwar pun mengajak para bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah menanamkan disiplin dalam perencanaan pembangunan serta menjadikan efisiensi sebagai budaya kerja di pemerintahan daerah.
Pemerintah daerah dan BPKP, Gubernur Anwar berharap tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah semakin transparan, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Rlis
