JAKARTA, NARASITA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah tegas tudingan bahwa partainya menjadi dalang di balik sejumlah aksi demonstrasi yang marak di Jakarta dan daerah pada Juli 2026. Hasto menegaskan pentingnya mewujudkan demokrasi sehat dengan menjamin kebebasan berpendapat serta penyelenggaraan pemilu tanpa intervensi. Pernyataan ini disampaikan Hasto dari kantor DPP PDIP di Jakarta.
Isu mengenai keterlibatan PDIP sebagai penggerak demonstrasi mengemuka setelah beberapa gelombang aksi massa menyoroti kebijakan pemerintah. Namun, Hasto Kristiyanto segera merespons dengan membantah keras tuduhan tersebut. Menurutnya, partai tidak akan pernah mendalangi demonstrasi, karena kebebasan berpendapat adalah hak dasar rakyat yang harus dihormati.
Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa indikator demokrasi sehat adalah pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Ia menambahkan, kebebasan berpendapat masyarakat harus dijamin penuh oleh negara, bukan justru dibatasi atau dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Pernyataan ini mempertegas posisi PDIP dalam menjaga integritas demokrasi.
“PDIP tidak pernah mendalangi demonstrasi. Demokrasi sehat hanya bisa terwujud bila pemilu bebas intervensi dan rakyat bebas berpendapat,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.
Di sisi lain, Komisi I DPR RI juga turut mengingatkan seluruh partai politik agar tidak memanfaatkan kekuatan massa atau aparat untuk menekan pemerintah. Peringatan ini muncul di tengah diskursus publik yang menguat tentang batas antara kebebasan berpendapat dan potensi mobilisasi politik. Data survei LSI pada Juli 2026 menunjukkan 62% publik menilai demonstrasi adalah bagian sah demokrasi, namun 28% percaya ada aktor politik di baliknya.
“Demonstrasi adalah hak rakyat, tapi jangan sampai ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan politik sempit,” kata Ketua Komisi I DPR RI.
Pemerintah sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menjamin kebebasan berpendapat sesuai amanat konstitusi. Hasto Bantah PDIP dalangi demonstrasi, dan menyebut isu tersebut sebagai framing politik yang tidak berdasar. Diskusi mengenai peran partai politik dalam menjaga stabilitas demokrasi menjelang pemilu terus menjadi sorotan utama media massa.
