PALU — Narasita–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu mengingatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palu mulai mempersiapkan kaderisasi, termasuk kader perempuan, untuk menghadapi tahapan pemilu mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Palu Idrus saat menerima penyerahan salinan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru DPC PKB Kota Palu periode 2026-2031, Selasa (8/9/2026).

Idrus mengatakan, partai politik perlu mempersiapkan sejak awal keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam daftar bakal calon anggota legislatif.

Menurut dia, persiapan tersebut penting agar partai tidak mengalami kendala ketika memasuki tahapan pencalonan anggota legislatif.

“Harus sudah ancang-ancang melakukan kaderisasi dari sekarang,” kata Idrus.

Selain soal kaderisasi, Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kota Palu Iskandar Lembah meminta PKB memastikan seluruh nama pengurus yang tercantum dalam SK telah terdata dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

“Pada prinsipnya, kami (KPU) mencocokkan melalui Sipol,” ujarnya.

Iskandar juga mengingatkan partai politik agar tidak menetapkan jumlah anggota hanya sesuai batas minimal dalam proses pendataan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi perubahan data, termasuk anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia.

“Bahkan ada yang sudah meninggal. Nah, kalau kita ukur pas akan susah nantinya mencari yang baru,” katanya.

Iskandar berharap PKB dapat mempertahankan status sebagai salah satu partai yang lolos verifikasi secara nasional seperti pada pemilu sebelumnya.

“Pertahankan PKB sebagai partai yang lolos verifikasi secara nasional,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, KPU Kota Palu juga membuka ruang bagi partai politik untuk melibatkan KPU dalam kegiatan pendidikan politik bagi pengurus maupun kader.

“Undang KPU gratis,” tandas Iskandar.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Palu H. Nanang mengatakan penyerahan salinan SK kepengurusan baru merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPU.

Menurut Nanang, komunikasi sejak awal diperlukan agar administrasi kepengurusan partai berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

“Kami juga ingin membangun komunikasi yang baik dengan KPU dalam menghadapi tahapan-tahapan pemilu ke depan,” ujarnya.