Narasita.com- PALU, — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmen mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau melalui program unggulan Berani Sehat. Program ini menjadi langkah konkret dalam mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di provinsi tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido,dalam program “Kopi Anda” (Komentar dan Opini Anda) di LPP RRI Palu, Selasa (15/7/2025). Dialog publik tersebut juga menghadirkan pengamat kebijakan publik Dr. Irwan Waris, serta Kepala Bidang Pelayanan RSUD Ampana, Efraim Lario,
“Masih banyak warga kita yang tidak memiliki jaminan kesehatan, atau kepesertaan BPJS-nya tidak aktif karena tunggakan iuran. Bahkan ada tenaga lepas yang sama sekali tidak memiliki jaminan,” ujar dr. Reny.
Melalui program Berani Sehat, masyarakat kini dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP Sulawesi Tengah. Sistem ini terintegrasi dengan data BPJS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Sosial melalui aplikasi SEHATI.
“Jika kepesertaan BPJS tidak aktif, bisa diaktifkan melalui program ini. Bahkan warga yang belum terdaftar BPJS pun tetap akan dilayani,” jelasnya.
Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat 19.662 warga telah memanfaatkan layanan Berani Sehat, sebagian besar berasal dari kelompok peserta BPJS tidak aktif yang jumlahnya mencapai 158 ribu orang. Capaian ini turut mendorong realisasi UHC Sulawesi Tengah hingga 86 persen, dengan target penuh 100 persen dalam waktu dekat.
Pengamat kebijakan publik Irwan Waris menyambut baik program tersebut, namun mengingatkan pentingnya perencanaan pembiayaan yang matang agar tidak menjadi beban jangka panjang bagi rumah sakit pemerintah.
“Segmentasi peserta perlu dipertimbangkan. Tidak semua harus dicover. Masyarakat yang mampu sebaiknya tetap mengikuti skema mandiri, agar bantuan pemerintah benar-benar menyasar kelompok rentan,” katanya.
Menanggapi hal itu, Wagub dr. Reny menegaskan bahwa pembiayaan program tidak sepenuhnya dibebankan ke daerah. Dari sekitar 3 juta penduduk Sulawesi Tengah, 50 persen telah dijamin melalui skema PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibiayai pemerintah pusat.
“Yang BPJS mandiri, seperti pegawai bank, tidak diganggu gugat. Sisanya yang kita upayakan untuk dilindungi lewat Berani Sehat. Semua rumah sakit yang bermitra dengan BPJS di Sulawesi Tengah bisa melayani program ini, tidak hanya RS Undata di Palu,” jelasnya.
Wagub juga menekankan bahwa keberhasilan Berani Sehat membutuhkan sinergi lintas sektor. Selain dinas kesehatan, program ini memerlukan dukungan dari sektor transportasi, infrastruktur, hingga pelayanan sosial, agar layanan benar-benar menjangkau wilayah terpencil, termasuk kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari akses kesehatan, baik di perkotaan maupun di pelosok,” ujarnya.
