PALU, NARASITA – Ratusan mahasiswa dari UIN Datokarama Palu dan Universitas Tadulako (Untad) Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah pada Kamis, 10 September 2026. Aksi ini menolak kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak pro-rakyat serta menyoroti berbagai isu lokal mendesak di DPRD Sulawesi Tengah.
Massa aksi berkumpul sejak Kamis siang, menyuarakan tuntutan mereka terkait revisi undang-undang yang membuka ruang jabatan bagi TNI/Polri di organisasi sipil. Selain itu, mereka juga menyoroti masalah penambangan yang meresahkan, kelangkaan BBM, dan pemadaman listrik yang kerap terjadi di wilayah DPRD Sulawesi Tengah.
Dalam aksinya, para mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian. Sebagian dari massa UIN Datokarama bahkan sempat menerobos masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Tengah. Namun, upaya untuk bertemu Ketua DPRD maupun pejabat lainnya tidak membuahkan hasil.
Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik, sempat menemui massa aksi dari Untad Palu. Akan tetapi, jawaban yang diberikan dianggap tidak memberikan solusi konkret atas tuntutan para mahasiswa. Hal ini menambah kekecewaan massa aksi di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah.
“Jawaban dari anggota dewan sama sekali tidak memberikan solusi atas tuntutan mahasiswa,” kata Febriansyah, Presiden Mahasiswa Untad Palu.
Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh mahasiswa UIN Datokarama. Mereka menilai ketidakhadiran Ketua DPRD Sulawesi Tengah untuk menemui massa aksi menunjukkan sikap yang kurang responsif.
“Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPRD Sulawesi Tengah karena tidak hadir menemui massa aksi,” kata salah seorang perwakilan mahasiswa UIN Datokarama.
Meski sempat terjadi insiden penerobosan ke dalam gedung, aksi unjuk rasa di DPRD Sulawesi Tengah ini berakhir tertib hingga sore hari. Namun, ketidakpuasan terhadap respons dan kehadiran wakil rakyat tetap menjadi catatan penting dari aksi tersebut.
