Narasita.com-PALU, — Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Ronald Gulla, mewakili Ketua DPRD Sulawesi Tengah menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (11/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus menanamkan nilai integritas melalui pendidikan antikorupsi sejak dini.
Dalam kesempatan tersebut, Ronald Gulla menilai buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab.
Menurut dia, pendidikan antikorupsi perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran agar siswa memahami sejak awal bahwa korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan.
“Pendidikan antikorupsi penting ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjauhi segala bentuk tindakan korupsi,” kata Ronald.
Ia juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Upaya pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder agar stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan.rlis
