Narasita. Com- PALU, — Dua aktivis lingkungan, Sunardi Katili dan Wiwin Matindas, bersaing memperebutkan posisi Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah untuk periode 2025–2029. Keduanya memaparkan visi dan misi dalam forum resmi yang digelar di kantor WALHI Sulteng, Kamis (20/11/2025).
Sunardi Katili (50), petahana Direktur Eksekutif WALHI Sulteng periode 2021–2025, menjadi pemapar pertama. Aktivis lingkungan yang telah berkecimpung sejak 2006 itu menegaskan visinya untuk memperkuat keadilan ekologi dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam misi yang disampaikan, Sunardi menekankan pentingnya advokasi berbasis aliansi, pembangunan ekonomi mandiri organisasi, serta pengarusutamaan isu perempuan.
Sementara itu, kandidat kedua, Wiwin Matindas (42), mengusung visi menjadikan WALHI Sulteng sebagai poros gerakan rakyat yang tangguh dan kritis dalam memperjuangkan keadilan ekologis. Aktivis perempuan yang telah lama berkutat dalam isu keadilan gender dan ekologi itu menitikberatkan penguatan kapasitas internal–eksternal organisasi dan perluasan jaringan advokasi rakyat, mulai dari buruh, tani, nelayan, perempuan hingga masyarakat adat.
Di bidang ekonomi organisasi, Wiwin menekankan perlunya strategi fundraising dengan mengidentifikasi peluang pendanaan dan kerja sama di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.
Baik Sunardi maupun Wiwin sama-sama memberi perhatian pada isu deforestasi, kerusakan lingkungan akibat pertambangan, perkebunan sawit, energi, konflik agraria, serta pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan perempuan.
Sejumlah organisasi jejaring WALHI turut menyampaikan pandangan mengenai kriteria yang dibutuhkan untuk memimpin WALHI Sulteng empat tahun ke depan.
Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Palu, Fitri S. Pairunan, menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki kemampuan advokasi lingkungan sekaligus keberpihakan pada kelompok marjinal, terutama perempuan.
Perwakilan Yayasan Komiu, Gifvent Lasimpo, menyebut bahwa kepemimpinan WALHI harus berbasis pada advokasi yang kuat pada fakta dan data.
Adapun Yayasan Tanah Merah melalui Richard menilai, pemimpin WALHI harus memiliki analisis kritis terhadap akar persoalan lingkungan di Sulawesi Tengah, tidak sekadar menolak industri, tetapi mampu membangun narasi advokasi bersama serta menawarkan alternatif politik dan ekonomi berbasis kerakyatan.
Direktur Yayasan Merah Putih, Amran Tambaru, menambahkan pentingnya kemampuan membangun relasi dengan jurnalis. Ia juga menyoroti rekam jejak, pengalaman pengorganisasian rakyat, kapasitas manajerial, pemahaman isu demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup, serta jejaring nasional dan internasional sebagai kriteria penting.
Berbeda dari lainnya, Koordinator JATAM Sulteng, Taufik, hanya menekankan satu hal tentang sosok pemimpin WALHI: “demokratis, siap memimpin dan siap dipimpin”.
Pemaparan visi dan misi kedua kandidat berlangsung sekitar 50 menit. Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Kedaulatan Rakyat atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Dampak Industri Ekstraktif di Sulawesi Tengah” itu dihadiri puluhan anggota WALHI, jejaring NGO, serta Dewan Daerah WALHI.
Penentuan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulteng periode 2025–2029 dijadwalkan dilakukan melalui mekanisme voting oleh anggota di Kabupaten Tojo Una-una pada 27 November 2025.
