Narasita.com- PALU, — Isu gender dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu sorotan utama dalam kegiatan public hearing yang digelar Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/12/2025).

Public hearing ini menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat dalam rangka transformasi dan reformasi kelembagaan Polri. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, media, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga tokoh agama.

Dalam forum diskusi terbuka itu, para peserta menyampaikan beragam pandangan dan masukan terkait arah reformasi Polri ke depan. Mereka menekankan pentingnya kehadiran Polri yang profesional, humanis, serta responsif terhadap kebutuhan publik.

Sejumlah anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, isu gender menjadi salah satu poin penting yang akan dibawa tim dalam merumuskan rekomendasi percepatan reformasi Polri.

“Salah satu isi yang akan kami bawa nanti di Tim Percepatan Reformasi Polri ini adalah soal gender,” ujar Supratman dalam diskusi tersebut.

Menurut Supratman, jumlah polisi wanita (Polwan) saat ini masih relatif sedikit dibandingkan dengan kebutuhan organisasi dan tantangan pelayanan publik. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan representasi perempuan di lingkungan Polri.

Selain soal kuantitas Polwan, penanganan kasus yang melibatkan perempuan juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Salah satu yang disoroti adalah pentingnya penyediaan ruang pemeriksaan khusus perempuan yang aman, nyaman, dan berkeadilan.

Public hearing ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam menyusun rekomendasi kebijakan. Tujuannya, untuk mewujudkan transformasi Polri yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.lis