Narasita.com- PALU, — Anwar Hafid menegaskan seluruh perencanaan pembangunan di Sulawesi Tengah harus berbasis data mulai 2026. Kebijakan itu diwajibkan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan program pemerintah tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Anwar saat penandatanganan kinerja seratus hari kerja kepala OPD lingkup provinsi berdasarkan pakta integritas di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (20/2/2026).
“Kita harus akui bahwa perencanaan daerah ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih banyak yang bias, disebabkan data yang tidak lengkap,” kata Anwar.
Menurut dia, tanpa dukungan data yang kuat, program OPD berisiko bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan penanganan kemiskinan tidak akan efektif tanpa data jelas mengenai warga yang menjadi sasaran.
Anwar menambahkan, posisi Sulteng sebagai provinsi terluas di Pulau Sulawesi menuntut perencanaan yang terukur agar intervensi program berjalan efektif dan efisien.
“Manajemen modern mengajarkan kita membuat perencanaan berbasis data. Oleh karena itu, data menjadi ujung tombak,” ujarnya.
Pemerintah provinsi, lanjut Anwar, siap mengalokasikan anggaran untuk memperoleh data valid dan akurat sebagai parameter perencanaan berkualitas. Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah berinovasi dan menerapkan digitalisasi dalam sistem kerja maupun pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Anwar menyoroti keberadaan pusat kendali terpadu (Command Center) sebagai hasil inovasi digital yang mengintegrasikan layanan antar-OPD dan dapat diakses secara daring. Ia meminta fasilitas tersebut dioptimalkan sebagai pusat data terintegrasi.
Kegiatan penandatanganan kinerja turut dihadiri Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, Sekretaris Provinsi Novalina, serta seluruh kepala OPD, pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.rlis
