Narasita.com- JAKARTA, — Pemerintah terus memperkuat upaya akselerasi transformasi pengelolaan pendapatan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Forum bertema “Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, inovasi, dan efektivitas pemungutan guna meningkatkan penerimaan daerah sekaligus kualitas pelayanan publik.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Ia menyebut sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan, antara lain intensifikasi sumber pendapatan yang ada, ekstensifikasi sumber baru yang belum tergarap optimal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem kerja, serta penguatan inovasi.
“Komitmen seluruh pihak sangat diperlukan agar pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan maksimal,” ujar Agus.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini dinilai mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan tata kelola pendapatan daerah yang optimal, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, hadir sebagai narasumber bersama Direktur Operasional Ariyandi. Mereka memaparkan peran perusahaan dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya terkait peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Awaluddin menjelaskan bahwa Jasa Raharja berperan sebagai enabler melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi.
“Kami mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time, mengembangkan sistem analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, serta menghadirkan early warning system agar intervensi dapat dilakukan lebih dini,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam membangun sistem yang tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga kemudahan dan kepercayaan masyarakat.
“Kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh kewajiban, tetapi juga oleh sistem yang menghadirkan kemudahan, keterhubungan, dan kepercayaan secara berkelanjutan,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, Jasa Raharja memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pendapatan Daerah, serta mitra Samsat di seluruh Indonesia. Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi menjadi fondasi penting dalam memastikan validitas data dan meningkatkan efektivitas pemungutan.
Upaya ini sejalan dengan transformasi digital yang didorong pemerintah, termasuk melalui ekosistem Danantara Indonesia, guna memperkuat tata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja terus menghadirkan inovasi layanan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan.
Partisipasi dalam Rakornas ini menegaskan komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.rls
