Narasita.com- PALU— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 8,32 persen secara tahunan (year on year/yoy) hingga Mei 2026. Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61 persen.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi mengatakan, capaian tersebut menempatkan Sulawesi Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.
“Pertumbuhan ekonomi Sulteng masih sangat kuat. Tetapi, tantangan fiskal tetap perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ini dapat berkelanjutan,” kata Teddy dalam kegiatan Jurnalis Update Triwulan II di Palu, Kamis (2/7/2026).
Menurut Teddy, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan, terutama komoditas besi baja, nikel, dan kokas. Selain itu, peningkatan aktivitas belanja pemerintah melalui APBN dan APBD turut menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan APBN di Sulawesi Tengah hingga Mei 2026 mencapai Rp3,51 triliun atau 39,18 persen dari target. Nilai tersebut tumbuh 12,86 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Sementara itu, realisasi belanja APBN mencapai Rp8,85 triliun atau 41,94 persen dari pagu anggaran. Belanja tersebut didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,2 triliun.
Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD Sulawesi Tengah baru mencapai Rp5,56 triliun atau 26,17 persen dari target. Capaian tersebut mengalami kontraksi sebesar 12,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Teddy menjelaskan, struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp4,48 triliun. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp1,06 triliun.
“Kemandirian fiskal Sulawesi Tengah masih rendah, yakni sekitar 19,06 persen. Artinya, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi belanja APBD hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp5,59 triliun atau 24,83 persen dari pagu anggaran. Sebagian besar anggaran masih digunakan untuk belanja operasi, terutama belanja pegawai yang mencapai Rp3,75 triliun atau sekitar 67,15 persen dari total belanja daerah.
Tingginya belanja dibandingkan pendapatan menyebabkan APBN regional Sulawesi Tengah mencatat defisit sebesar Rp5,34 triliun. Adapun APBD mengalami defisit sekitar Rp28,59 miliar.
Untuk memperkuat kondisi fiskal daerah, Teddy mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD, melakukan efisiensi belanja, serta memperbesar porsi belanja yang bersifat produktif.
“Kami mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, perkebunan, dan perikanan agar basis penerimaan daerah semakin kuat dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi,” kata Teddy.rls
