JAKARTA, NARASITA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada 20/07/2026 membantah keras tuduhan bahwa PDIP menjadi dalang di balik sejumlah demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan berbagai daerah. Bantahan ini disampaikan Hasto menyusul isu yang menyebutkan PDIP menggerakkan massa untuk menekan pemerintah, sekaligus menegaskan pentingnya demokrasi sehat.
Isu mengenai keterlibatan partai politik dalam mobilisasi demonstrasi menguat seiring maraknya aksi massa menyoroti kebijakan pemerintah. Namun, Hasto Kristiyanto dengan tegas menyatakan bahwa PDIP tidak pernah mendalangi demonstrasi tersebut. Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional rakyat yang harus dijamin, bukan dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu.
Menurut Hasto, mewujudkan demokrasi sehat memerlukan penyelenggaraan pemilu yang bebas dari intervensi. Ini sejalan dengan semangat kebebasan berpendapat yang juga harus dijamin penuh oleh negara. Hasto Bantah PDIP Dalangi Demonstrasi ini, justru menunjukkan komitmen partai terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang otentik.
“PDIP tidak pernah mendalangi demonstrasi. Demokrasi sehat hanya bisa terwujud bila pemilu bebas intervensi dan rakyat bebas berpendapat,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.
Pernyataan Hasto ini juga mendapat sorotan dari Komisi I DPR RI. Sebelumnya, Komisi I telah mengingatkan seluruh partai politik agar tidak memanfaatkan aparat atau kekuatan massa untuk tujuan menekan pemerintah. Sikap ini muncul setelah Hasto Bantah PDIP Dalangi Demonstrasi, memicu diskusi luas mengenai etika berdemokrasi.
“Demonstrasi adalah hak rakyat, tapi jangan sampai ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan politik sempit,” kata Ketua Komisi I DPR RI.
Data survei LSI pada Juli 2026 menunjukkan bahwa 62% publik menilai demonstrasi adalah bagian sah dari proses demokrasi. Namun, 28% publik juga percaya adanya aktor politik di balik demonstrasi besar. Pemerintah sendiri menegaskan komitmennya untuk menjamin kebebasan berpendapat sesuai konstitusi, sejalan dengan yang disuarakan Hasto dalam konteks PDIP tidak dalangi demonstrasi.
Saat ini, diskursus publik terus menguat mengenai batas antara kebebasan berpendapat yang murni dan potensi mobilisasi politik. Media juga menyoroti peran strategis partai politik dalam memastikan stabilitas demokrasi, khususnya menjelang pemilihan umum. Dengan Hasto Bantah PDIP Dalangi Demonstrasi, perdebatan mengenai transparansi dan integritas proses demokrasi semakin relevan.
