Narasita.com- Palu, – Isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup menjadi fokus utama dalam dialog publik yang diinisiasi oleh KARSA Institute di ruang SATRIYA, Kantor KARSA, Kamis (3/7/2025).
Dialog bertema “Membedah Visi Lingkungan Hidup dan Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” ini menyoroti implementasi sembilan program prioritas Gubernur yang terbagi dalam empat pilar utama pembangunan.
Empat pilar tersebut—Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment—sebelumnya ditegaskan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur pada 5 Maret 2025. Gubernur menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus berorientasi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Direktur KARSA Institute, Rahmat Saleh, dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral organisasi masyarakat sipil untuk turut mengawal arah pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya menjadikan isu lingkungan sebagai titik kritis (tipping point) dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang mencapai 10-11 persen patut diapresiasi, namun kualitas pertumbuhannya belum inklusif,” ujar Rahmat.
Ia merujuk pada data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah yang mencatat angka pengangguran sebesar 3,49 persen atau sekitar 58.500 orang pada 2023, dengan konsentrasi tertinggi di Kota Palu dan Kabupaten Morowali. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sedikit penurunan menjadi 2,94 persen pada 2024.
“Artinya, nikmat dari pertumbuhan ekonomi masih lebih banyak dinikmati kelas menengah ke atas, belum terdistribusi ke masyarakat bawah. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” kata Rahmat.
Selain ketimpangan distribusi ekonomi, Rahmat juga menyoroti penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak dari ekspansi industri ekstraktif. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam secara masif telah memicu degradasi hutan dan lahan yang semakin tinggi.
“Inilah alasan kami ingin memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk konsep green economy dan pembangunan rendah karbon, menjadi bagian utama dalam RPJMD yang saat ini masih dalam tahap Rancangan Awal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Sulteng, Subhan Basir, memaparkan sejumlah proyeksi sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2025–2029.
Di antaranya, penurunan angka kemiskinan dari 10,85–11,00 persen pada 2025 menjadi 6,20–7,20 persen pada 2029. Selain itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan meningkat dari 81,75 menjadi 82,60, dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) juga diupayakan mengalami penurunan.
“Visi ini terefleksi dalam misi ketiga pembangunan daerah, yakni mewujudkan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan,” kata Subhan. Ia menambahkan, misi tersebut dirangkum dalam semboyan Berani Lancar, Berani Menyala, dan Berani Makmur yang menjadi identitas RPJMD 2025–2029.
“Program Berani Makmur mencakup satu program khusus lingkungan hidup. Nantinya, program-program ini akan diturunkan ke dalam kegiatan konkret yang sesuai dengan perangkat daerah terkait,” pungkas Subhan.
Dialog ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah daerah, akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil yang turut memberikan masukan terhadap draft awal RPJMD sebagai bagian dari partisipasi publik.
