Narasita.com- PALU, – Sebanyak 111.190 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) di Sulawesi Tengah dinonaktifkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan SK 3 HUK Tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan kesehatan melalui Program Berani Sehat.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido mengatakan, program tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi atas potensi penonaktifan kepesertaan PBI. Melalui Berani Sehat, warga tetap dapat mengakses layanan medis gratis, termasuk bagi yang tidak memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Kalau sama sekali tidak punya JKN, langsung kita masukkan di Berani Sehat. Jadi program ini sudah mengantisipasi jika ada penerima bantuan iuran (PBI) yang dinonaktifkan oleh pusat. Kami sudah siapkan sejak tahun lalu,” kata Reny di Palu, Rabu (11/2/2026).
Reny menegaskan, kendala administrasi kepesertaan tidak boleh menghambat masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Warga cukup menunjukkan KTP Sulawesi Tengah untuk mendapatkan layanan melalui program tersebut.
Berdasarkan data Pemprov Sulteng, Kabupaten Parigi Moutong menjadi daerah dengan jumlah PBIJK nonaktif tertinggi, yakni 18.584 jiwa. Disusul Kabupaten Poso sebanyak 16.366 jiwa dan Kabupaten Tolitoli 11.403 jiwa.
Selanjutnya, Kabupaten Banggai mencatat 11.111 jiwa PBI nonaktif, Donggala 9.241 jiwa, dan Buol 8.117 jiwa. Di Kabupaten Sigi tercatat 7.774 jiwa, Morowali Utara 6.184 jiwa, Kota Palu 5.705 jiwa, serta Morowali 5.397 jiwa.
Sementara itu, Banggai Kepulauan tercatat 4.898 jiwa, Tojo Una-Una 3.620 jiwa, dan Banggai Laut 2.790 jiwa.
Reny memastikan, seluruh warga yang terdampak penonaktifan tetap dilayani melalui Berani Sehat. “Kalau di data ada sekitar 111 ribu masyarakat yang dinonaktifkan, maka saat itu juga akan langsung dilayani dengan Berani Sehat,” ujarnya.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan, program tersebut dirancang untuk menjawab berbagai persoalan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan penyakit berat yang membutuhkan biaya besar.
Menurut Anwar, masih ada warga yang khawatir terhadap pembiayaan penyakit tertentu atau ketika kepesertaan BPJS terputus. Melalui Berani Sehat, pemerintah daerah berupaya memastikan pelayanan tetap diberikan.
“Masyarakat tidak perlu takut. Cuci darah, penyakit jantung, atau keanggotaan BPJS yang terputus, semua bisa diselesaikan dengan Berani Sehat,” kata Anwar.
Ia menambahkan, Pemprov Sulteng terus melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan PBIJK bersama pemerintah kabupaten dan kota. Langkah itu dilakukan agar bantuan iuran tepat sasaran sekaligus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) di daerah.
“Berani Sehat adalah komitmen kami untuk menghadirkan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata. Kesehatan masyarakat menjadi prioritas pembangunan daerah,” ujar Anwar.rlis
