Narasita.com- PALU, – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya arah pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah memahami substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, dengan fokus pada penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.
“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” ujar Anwar saat memimpin rapat pimpinan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (14/5/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng Rony Hartawan, Kepala BPS Sulteng Simon Sapary, serta perwakilan BPJS Kesehatan.
Dalam arahannya, Anwar menekankan perlunya pendekatan berbasis data dalam merancang program pembangunan. Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan need assessment dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan data lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Anwar juga mendorong kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ia berencana menggelar pertemuan intensif di Kabupaten Buol pada 27 Mei mendatang, dengan melibatkan seluruh kepala dinas, bupati, dan jajaran organisasi perangkat daerah setempat.
“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kita akan duduk tiga hari, bicara fokus. Dari situ, kita buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, gagal bersama,” tegasnya.
Dalam sektor pertanian, Anwar mencontohkan strategi konkret yang akan diterapkan pemerintah provinsi. Salah satunya adalah pembangunan 13 penangkaran benih di setiap kabupaten serta pembentukan brigade pertanian untuk mendukung mekanisasi.
“Yang penting itu cuma dua: benih dan alat. Ini yang akan kita fokuskan,” kata dia.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga etika kelembagaan, terutama dalam proses penyampaian draft RPJMD ke DPRD Sulawesi Tengah. “Saya ini pernah di DPR RI. Kalau sidang, pakaian tidak sesuai, tidak bisa masuk. Barcode tidak akan aktif. Jadi mari kita hormati lembaga ini,” ucapnya.
Dalam suasana rapat yang berlangsung santai namun sarat gagasan, Anwar juga berbagi pengalamannya selama perayaan Hari Ulang Tahun Sulawesi Tengah. Ia mengaku menerima banyak laporan positif dari pelaku usaha kecil yang merasakan peningkatan pendapatan selama kegiatan berlangsung.
Ia pun menyoroti antusiasme masyarakat terhadap kehadiran Mal Pelayanan Publik selama perayaan tersebut.
“Saya punya lembaga survei pribadi yang memantau secara berkala. Hasilnya, banyak warga yang ingin semua pelayanan disatukan dalam satu tempat,” tuturnya.
Tingginya permintaan agar layanan diperpanjang, menurut Anwar, menjadi bukti bahwa masyarakat merespons positif pelayanan publik yang efisien dan terintegrasi.
