Narasita. Com- PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh program pemerintahan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja.
Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (5/3/2025), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.
Dalam arahannya, Gubernur menginstruksikan agar kebijakan daerah berpedoman pada empat prinsip utama: pro-poor (berpihak pada rakyat miskin), pro-job (menciptakan lapangan kerja), pro-growth (mendorong pertumbuhan ekonomi), dan pro-environment (memperhatikan aspek lingkungan). Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan dievaluasi.
“Setiap uang yang keluar dari kas daerah harus berdampak langsung bagi masyarakat miskin, menciptakan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap memperhatikan lingkungan,” ujar Anwar Hafid.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan visi-misi BERANI (Bersama Anwar-Reny) yang diusungnya dalam Pilgub 2024. Ia menekankan agar proses penyusunan RPJMD tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan tim yang terlalu besar.
“RPJMD bukan sesuatu yang rumit. Kita sudah sering menyusunnya, jadi jangan bertele-tele. Saya ingin ini selesai bulan April,” tegasnya
Selain itu, Anwar Hafid meminta agar seluruh program pemerintahannya mencantumkan kata “Berani” sebagai simbol semangat dan kebersamaan.
“Kita ingin membangun daerah dengan keberanian. Kita ingin rakyat Sulawesi Tengah juga berani bermimpi dan sejahtera,” tambahnya.
Gubernur menegaskan akan melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap kepala dinas diwajibkan melaporkan perkembangan program secara berkala melalui email langsung kepadanya.
“Kalau tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan untuk Sulawesi Tengah dalam lima tahun ke depan, saya anggap itu sebagai bentuk pengunduran diri,” ujarnya.
Terkait efisiensi anggaran, Anwar Hafid mengungkapkan bahwa pemangkasan belanja daerah sudah dilakukan, termasuk perjalanan dinas. Namun, ia memastikan kebijakan ini tidak akan menghambat kinerja perangkat daerah.
Di tengah keterbatasan anggaran, program prioritas tetap harus berjalan, terutama beasiswa pendidikan dan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP.
“Seratus hari pertama, beasiswa harus jalan. Pembuatan KTP juga harus lancar. Program lainnya kita susun kembali dengan matang untuk 2026,” katanya.
Sebagai langkah strategis, Anwar Hafid meminta seluruh kepala dinas untuk aktif mencari anggaran tambahan dari pemerintah pusat. Ia menyoroti bahwa banyak program kementerian untuk 2025 yang belum mencantumkan Sulawesi Tengah, sehingga koordinasi harus diperkuat.
Mengakhiri arahannya, Gubernur menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi perangkat daerah untuk bekerja setengah hati.
“Kita ada di sini untuk rakyat. Kalau tidak bisa serius bekerja, lebih baik mundur,” pungkasnya.
