Narasita.com- PALU, – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 yang digelar di Grand Syah Hotel, Palu, Senin (27/4/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, para kepala daerah se-Sulteng, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal. Sejumlah kementerian juga mengikuti kegiatan secara daring.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Arus Abdul Karim, mengatakan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Forum ini menjadi ruang dialog untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan daerah,” ujar Arus dalam sambutannya.
Ia menegaskan, Musrenbang RKPD 2027 merupakan momentum penting untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Menurut dia, DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan menghimpun aspirasi masyarakat melalui kegiatan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) dan reses, yang kemudian dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah daerah, di antaranya program “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat”.
Program “Berani Cerdas” dinilai mendapat apresiasi masyarakat, terutama melalui pemberian beasiswa bagi jenjang pendidikan S1, S2, hingga S3. Namun, Arus mengingatkan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah provinsi harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, program “Berani Sehat” dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRD mendorong agar cakupan layanan program tersebut diperluas, termasuk bagi warga Sulawesi Tengah yang menjalani pengobatan di luar daerah.
Dari sisi fiskal, DPRD menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dengan menggali potensi yang ada secara lebih proaktif. Selain itu, penggunaan belanja daerah diharapkan semakin terukur dan berbasis pada hasil program.
Arus juga menyampaikan upaya DPRD dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pembentukan forum DPRD daerah penghasil nikel dari lima provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.rlis
