Narasita.com- PALU, — Anwar Hafid bersama Saifullah Yusuf menegaskan komitmen memperkuat kolaborasi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan program prioritas presiden yang berlangsung di Gedung Pogombo, Palu, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido, Ketua TP PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, serta siswa dan guru Sekolah Rakyat.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menekankan pentingnya pembangunan berbasis data sebagai fondasi utama kebijakan daerah. Ia menyebut pemerintah provinsi kini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya rujukan dalam perencanaan program, termasuk dalam pengalokasian anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
“Tanpa data yang akurat, program pembangunan tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih berada di kisaran 10 persen dari total 3,7 juta penduduk. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 80 ribu rumah masih tergolong tidak layak huni.
Menurut Anwar, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah yang terus mendorong intervensi konkret, terutama di sektor perumahan dan pendidikan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menggratiskan biaya pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, serta memberikan tambahan bantuan operasional daerah guna menghapus pungutan di sekolah.
Pemerintah provinsi juga menyalurkan beasiswa kepada puluhan ribu mahasiswa, termasuk mahasiswa kedokteran yang mendapat dukungan pembiayaan hingga puluhan juta rupiah per tahun.
Lebih lanjut, Anwar menyatakan optimisme terhadap program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Ia bahkan menyatakan kesiapan pemerintah daerah menyediakan lahan di pusat kota untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Sekolah Rakyat adalah masa depan Sulawesi Tengah. Dari sinilah kita menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Sementara itu, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Ia menekankan tidak boleh ada praktik titipan dalam proses penerimaan siswa.
“Program ini ditujukan khusus bagi mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendekatan terpadu dalam penanganan kemiskinan. Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga pemberdayaan keluarga secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, orang tua siswa akan didorong menjadi lebih mandiri melalui berbagai intervensi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, ketika anak menyelesaikan pendidikan, kondisi kesejahteraan keluarga juga meningkat.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan skema lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat, baik melalui akses ke perguruan tinggi maupun pelatihan kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.
“Ini bagian dari strategi besar pemerintah untuk memutus kemiskinan secara berkelanjutan,” kata Saifullah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong penguatan literasi masyarakat melalui pembangunan perpustakaan modern sebagai pusat aktivitas edukatif. Fasilitas ini dinilai penting untuk menumbuhkan budaya membaca sekaligus mengurangi ketergantungan generasi muda terhadap penggunaan gawai.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan pendidikan inklusif, serta intervensi sosial terintegrasi, Sulawesi Tengah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Anwar Hafid menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan generasi muda, serta mengajak seluruh pihak mendukung program strategis pemerintah menuju Indonesia yang maju dan sejahtera.
