Narasita com- JAKARTA, – PT Jasa Raharja menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional Indonesia Menuju Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang digagas pemerintah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Rakor yang dipimpin Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai kementerian dan lembaga. Hadir di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Odo R. M. Manuhutu, Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana, serta Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.

Dalam sambutannya, Wamenhub Suntana menegaskan bahwa kendaraan ODOL menjadi salah satu penyebab utama persoalan lalu lintas di Indonesia. Selain menyebabkan kecelakaan dan kerusakan jalan, kendaraan bermuatan berlebih juga menyumbang penggunaan bahan bakar yang tinggi dan berdampak pada iklim.

“Pemerintah telah menyusun langkah strategis yang diawali dengan edukasi dan sosialisasi untuk mewujudkan Zero ODOL pada 2025,” ujar Suntana.

Ia juga mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Korlantas Polri. “Ini langkah kolaboratif yang luar biasa. Kami berharap masyarakat dapat memberikan dukungan penuh, karena ini adalah kepentingan bersama untuk masa depan generasi mendatang,” kata dia.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menilai bahwa permasalahan ODOL telah berlangsung lama tanpa penegakan hukum yang maksimal. Padahal, menurutnya, kendaraan dengan dimensi berlebih bisa diproses pidana berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan kendaraan kelebihan muatan termasuk pelanggaran yang diatur dalam Pasal 307.

“Rakor ini adalah komitmen bersama bahwa kita punya program menuju Zero ODOL. Penegakan hukum adalah langkah terakhir, dimulai dari edukasi, pendataan, dan pemasangan stiker peringatan, hingga normalisasi kendaraan,” ujar Agus.

Dari sisi perlindungan korban kecelakaan, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah untuk menekan angka kecelakaan akibat kendaraan ODOL.

“Menurut data Jasa Raharja, kendaraan overload dan over capacity menjadi penyebab kecelakaan nomor dua terbanyak. Pada 2024, kami mencatat 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan. Sementara hingga Mei 2025, jumlah korban meninggal telah mencapai 2.203 jiwa dari total 7.485 kasus kecelakaan,” papar Dewi.

Ia menambahkan bahwa kendaraan ODOL bukan hanya merugikan pengguna jalan, tetapi juga negara. Berdasarkan data Kementerian PUPR, kerugian akibat kerusakan jalan akibat ODOL mencapai Rp43 triliun per tahun. Sementara data Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 200 kecelakaan akibat ODOL terjadi sepanjang 2023, dengan 30–40 persen kecelakaan melibatkan kendaraan berat.

“Jasa Raharja siap berkolaborasi dengan seluruh pihak, termasuk Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang aman, andal, dan selamat,” ujar Dewi.

Program Indonesia Menuju Zero ODOL merupakan salah satu upaya strategis nasional untuk menciptakan sistem lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.