Narasita.com- MORUT, — Sejumlah pelaku usaha di lingkar tambang Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik melalui bantuan modal, pelatihan, maupun kebijakan kemitraan dengan perusahaan tambang.
“Kami berharap ada intervensi bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa, maupun pihak perusahaan untuk membantu pengembangan usaha kecil,” kata Muhammad Arif, pedagang ayam potong di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Minggu.
Arif menuturkan, dukungan yang dibutuhkan tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas pelaku usaha. Menurut dia, pelatihan dan akses permodalan menjadi kebutuhan mendesak agar UMKM mampu berkembang dan bersaing.
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara diketahui memiliki program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa sebesar Rp300 juta per tahun. Program tersebut ditujukan untuk mendorong pengembangan UMKM. Namun, Arif menilai penyaluran bantuan masih terbatas dan belum merata.
Ia juga menyebut program “Berani Sejahtera” dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Selain itu, Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang menjadi kewajiban perusahaan tambang dinilai belum menyentuh pelaku UMKM secara luas.
“Dalam musyawarah itu biasanya hanya orang-orang tertentu yang diundang. Tidak semua masyarakat dilibatkan,” ujarnya.
Arif menambahkan, pelaku UMKM juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait program pemberdayaan. Bahkan, upaya kerja sama langsung dengan perusahaan tambang sempat ditolak karena usaha mereka masih berbentuk perorangan.
“Perusahaan maunya bekerja sama dengan badan usaha, bukan perorangan,” kata dia.
Keluhan serupa disampaikan Carolina, pedagang buah, sayur, dan rempah di Desa Towara. Ia menilai program pemberdayaan UMKM belum berjalan berkelanjutan. Menurut dia, program desa selama ini lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dibandingkan penguatan ekonomi masyarakat.
Carolina juga menyoroti mekanisme BKK yang bergantung pada usulan kelompok. Sementara itu, tidak semua kelompok usaha aktif sehingga bantuan tidak terserap secara optimal.
Sementara itu, Direktur Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU), Given, mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi UMKM di wilayah pertambangan, antara lain persoalan legalitas usaha, standar dan sertifikasi produk, keterbatasan modal, serta kemampuan menjaga kesinambungan pasokan bagi perusahaan.
“Perlu ada regulasi yang mendorong perusahaan untuk bermitra dengan UMKM lokal di Morowali dan Morowali Utara,” ujarnya.
Menurut Given, penguatan UMKM menjadi penting di tengah melemahnya sektor ekonomi tradisional seperti perkebunan rakyat dan perikanan tangkap yang terdampak aktivitas pertambangan. Kondisi ini membuat masyarakat semakin bergantung pada sektor tambang.
Ia menambahkan, pihaknya mulai melakukan pendampingan terhadap kelompok UMKM di lingkar tambang, meskipun masih terbatas. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi dampak lanjutan dari tata kelola industri nikel di tingkat lokal.
Given mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui penyaluran Bantuan Kewirausahaan Mandiri (BKM). Namun, ia menilai diperlukan strategi yang lebih komprehensif agar UMKM dapat terintegrasi dalam ekosistem kawasan industri.Kt/Mn
