POSO, NARASITA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah mitra strategis dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya petani kakao di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Bupati Poso, Soeharto Kandar, dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Business Matching Pengembangan Ekonomi Daerah Komoditas Kakao di Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Selasa (13/10/2026).
Dalam sambutannya, Soeharto menyampaikan terima kasih kepada OJK, PT Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Koperasi Karya Bersama, pihak pembeli (offtaker), serta seluruh kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang berkomitmen membangun kemitraan untuk mendukung kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Soeharto, sektor pertanian merupakan salah satu pilar penting pembangunan ekonomi Kabupaten Poso. Potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah perlu dikelola secara produktif, terencana, dan berkelanjutan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus mencakup penguatan seluruh rantai usaha, mulai dari pembiayaan, proses produksi, pendampingan, pemasaran, hingga perlindungan bagi petani.
“Petani tidak hanya berperan sebagai produsen bahan pangan dan komoditas pertanian, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi keluarga, pencipta lapangan kerja, dan penopang ketahanan pangan daerah,” demikian disampaikan dalam sambutannya.
Soeharto mengatakan, keterbatasan akses permodalan, kebutuhan sarana produksi, kepastian pasar, penguatan kelembagaan, dan perlindungan terhadap risiko pekerjaan masih menjadi tantangan yang dihadapi petani.
Karena itu, kerja sama dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi petani dan kelompok usaha produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Akses pembiayaan yang memadai diharapkan dapat membantu petani memenuhi kebutuhan sarana produksi, meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki kualitas hasil panen, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Selain akses permodalan, Pemkab Poso menilai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berharap semakin banyak petani memperoleh akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan kepada petani ketika menghadapi risiko pekerjaan yang tercakup dalam program kepesertaan, sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih aman.
Soeharto juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan antara petani, koperasi, dan offtaker atau pihak yang menyerap hasil produksi.
Ia berharap Koperasi Karya Bersama, pihak offtaker, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dapat membangun pola kemitraan yang sehat, transparan, adil, dan saling menguntungkan.
Koperasi juga diharapkan berperan aktif sebagai wadah penguatan ekonomi anggota, bukan sekadar penghubung administratif. Koperasi perlu membantu petani mengelola usaha, meningkatkan posisi tawar, dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi.
Wakil Bupati Poso mengingatkan agar penandatanganan perjanjian kerja sama tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti dengan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia meminta perangkat daerah terkait mengawal pelaksanaan kerja sama melalui pendataan calon penerima manfaat, pemetaan potensi komoditas dan kebutuhan petani, fasilitasi kelompok tani, serta pemantauan hasil pelaksanaan program.
Soeharto turut mengajak petani dan pengurus kelompok tani untuk memanfaatkan peluang kerja sama tersebut dengan meningkatkan kedisiplinan dalam berusaha, memperkuat kerja sama antaranggota, menerapkan praktik pertanian yang baik, serta meningkatkan kualitas produksi.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi model pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan diperluas kepada kelompok tani lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Poso.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala OJK Sulawesi Tengah Bonny Hardi Putra, Deputi Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya OJK, Aryo, serta Cocoa Sourcer Valrhona, Sancie Castan, bersama jajaran pejabat dan aparat desa setempat.
