Narasita.com- Palu, — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mendorong percepatan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam Pra-Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pra-Rapim TEPRA) yang digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (4/6/2025).
Dalam rapat tersebut, Reny menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam mempercepat realisasi belanja daerah. Ia menilai keterlambatan serapan anggaran dapat berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Realisasi anggaran bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan cerminan nyata komitmen kita terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Reny.
Ia juga menginstruksikan agar seluruh kepala perangkat daerah segera menginput data realisasi ke dalam sistem e-MEP dan e-Katalog, tanpa menunggu agenda rapat berikutnya. “Jangan tarik ulur. Ini soal akuntabilitas kita bersama. Semuanya harus berani bertindak cepat,” tegasnya.
Berdasarkan laporan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Sulteng, Drs. Abdul Raaf Malik, hingga 31 Mei 2025, realisasi keuangan APBD Provinsi Sulteng baru mencapai Rp1,07 triliun atau 20,46 persen dari total anggaran sebesar Rp5,24 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah target triwulan kedua yang ditetapkan sebesar 27 persen, dengan deviasi -6,54 persen.
Rincian realisasi anggaran meliputi belanja operasi sebesar Rp762,9 miliar (19,28 persen), belanja modal Rp80,8 miliar (17,39 persen), dan belanja transfer Rp229,4 miliar (27,9 persen). Sementara itu, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga belum terealisasi.
Reny berharap dengan sinergi lintas sektor, capaian serapan anggaran di masing-masing perangkat daerah bisa segera meningkat. “Semoga dengan kolaborasi dan saling memberikan dukungan, target serapan masing-masing perangkat daerah dapat tercapai,” katanya.
Pra-Rapim TEPRA ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulteng, Dr. Rudy Dewanto, para kepala dan sekretaris perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
