Narasita.com- PALU, — Karsa Institute bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) mendorong isu lingkungan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025–2029. Dorongan tersebut disampaikan dalam workshop yang digelar di Palu, Senin (26/5/2025).

Koordinator kegiatan, Budiansyah, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan suara masyarakat sipil, NGO, media, dan akademisi agar agenda pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dari kebijakan daerah.

“RPJMD dan KLHS selayaknya mengintegrasikan agenda penyelamatan lingkungan. Kita ingin memetakan isu-isu yang relevan agar bisa masuk dalam kebijakan pembangunan daerah,” ujar Budiansyah.

Menurut dia, perkembangan industri ekstraktif di Sulteng yang begitu masif perlu dikritisi karena berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, masukan dari masyarakat sipil diperlukan dalam proses penyusunan dokumen RPJMD dan KLHS yang saat ini tengah berlangsung di DPRD Sulteng.

Kegiatan ini juga diharapkan menghasilkan rencana aksi bersama masyarakat sipil untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan.

Dalam sesi diskusi, akademisi Universitas Tadulako (Untad), Ahlis Djirimu, mengungkapkan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dari sektor kelautan dan pesisir. Garis pantai provinsi ini mencapai sekitar 6.600 kilometer—lebih panjang dari Vietnam dan Thailand yang masing-masing memiliki garis pantai sekitar 3.200 dan 3.400 kilometer.

Namun, pemanfaatan ekonomi pesisir dinilai masih sangat rendah. “Vietnam dan Thailand bisa meraih lebih dari 5 miliar dollar AS dari sektor pesisir setiap tahun. Sementara Sulawesi Tengah hanya sekitar 2,5 juta dollar AS,” kata Ahlis.

Ia menambahkan, kerusakan lingkungan juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di pesisir Watusampu, Palu, misalnya, jumlah nelayan menyusut drastis. Dari semula 325 kepala keluarga (KK), kini tersisa hanya enam KK.

“Ketika uang menjadi orientasi utama, struktur sosial ikut runtuh. Fungsi sosial masyarakat nelayan pun hilang, dan itu sulit untuk dipulihkan,” ujar Ahlis.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.