Narasita.com- Palu, — Sejumlah anggota DPRD Kota Palu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa daerah untuk memperkuat pembahasan regulasi daerah serta penguatan layanan publik. Kunjungan tersebut melibatkan Panitia Khusus (Pansus) Barang Milik Daerah (BMD) dan beberapa komisi di DPRD Palu.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Palu, Husna, menjelaskan bahwa salah satu agenda utama Pansus BMD adalah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Kota Bandung. Kota Bandung dipilih karena telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) BMD yang telah menyesuaikan dengan regulasi terbaru.
“Mengapa Bandung? Karena Perda BMD-nya sudah sesuai dengan regulasi baru,” ujar Husna saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/10/2025).
Menurut Husna, Kota Palu telah memiliki Perda BMD, namun perlu disesuaikan dengan perubahan regulasi dari Permendagri Nomor 19 menjadi Permendagri Nomor 72. Perubahan tersebut cukup signifikan sehingga Perda lama perlu dicabut dan diganti dengan rancangan Perda baru.
“Pansus ingin memastikan klausul-klausul dalam rancangan baru ini sudah tepat, sehingga perlu mencari referensi ke daerah dan instansi pusat yang sudah menerapkannya,” kata Husna.
Selain Pansus BMD, Komisi A DPRD Palu juga melaksanakan kunker ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) DKI Jakarta. Tujuannya adalah memperkuat armada dan sistem penanggulangan kebakaran di Kota Palu.
“Ada informasi kemungkinan bantuan dari Jepang atau Korea, tapi masih perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Jadi, Komisi A ke Jakarta untuk membuka jalur komunikasi dan mencari informasi teknisnya,” jelasnya.
Sementara itu, Komisi B DPRD Palu berkunjung ke Dinas Sosial Kota Bandung untuk menggali strategi penanganan anak putus sekolah, serta ke Kabupaten Sleman guna mempelajari pengelolaan lumbung air tadah hujan.
“Harapannya, nilai-nilai dan praktik baik dari daerah lain bisa disinergikan dengan kondisi lokal di Palu,” ujar Husna.
Ia menambahkan, pembelajaran dari daerah seperti Sleman penting karena memiliki kesamaan karakteristik alam dengan Palu, khususnya dalam pengelolaan air bersih.
“Kita tahu masih ada wilayah di Palu, seperti Kawatuna, yang kesulitan air bersih karena pelayanan PDAM belum maksimal. Jadi, kita ingin belajar bagaimana daerah lain bisa mengatasinya,” pungkasnya.(Zal/ist)
