PALU —Narasita-Puluhan kepala keluarga (KK) yang bermukim di kawasan pesisir Kelurahan Vatusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, meminta pemerintah membangun talud untuk menahan abrasi yang mulai mengancam permukiman warga.
Aspirasi tersebut disampaikan warga saat mengikuti reses Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, dalam rangka jaring aspirasi Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2026 di RT 1 RW 2 Kelurahan Vatusampu, Jumat (21/8/2026) sore.
Salah seorang warga, Fitri, mengatakan abrasi menjadi persoalan yang paling dikhawatirkan warga yang tinggal di kawasan pesisir tersebut.
Menurut dia, garis pantai terus mengalami pengikisan dalam waktu relatif singkat. Kondisi itu bahkan mulai berdampak terhadap sejumlah rumah warga.
“Khusus di wilayah pantai ini sekitar 20-an kepala keluarga,” kata Fitri.
Ia mengatakan, beberapa pondasi rumah warga sudah mulai tergerus akibat abrasi hingga dalam kondisi menggantung.
Karena itu, warga meminta pemerintah segera mengambil langkah pencegahan sebelum kerusakan semakin meluas.
“Ini aspirasi kami yang paling mendesak. Kami meminta dibuatkan talud untuk mencegah terjadinya abrasi, karena sudah ada beberapa rumah yang terdampak, pondasi rumahnya sudah tergantung,” ujarnya.
Fitri menyebut kebutuhan talud diperkirakan mencapai sekitar 100 meter.
Akan Koordinasi dengan BWS
Menanggapi aspirasi tersebut, Muslimun mengatakan pembangunan talud menjadi salah satu persoalan yang paling mendesak dari sejumlah aspirasi yang disampaikan warga dalam reses.
Namun, menurut dia, keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Palu menjadi salah satu kendala untuk merealisasikan pembangunan talud tersebut.
Muslimun mengatakan DPRD bersama Pemerintah Kota Palu baru saja menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Palu Tahun Anggaran 2027.
Dalam dokumen tersebut, pendapatan daerah Kota Palu diproyeksikan sebesar Rp1.959.685.795.374,17. Nilai tersebut sama dengan proyeksi belanja daerah.
Pendapatan itu terdiri atas pendapatan transfer sebesar Rp1.198.723.053.298,70, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp758.962.742.075,47, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2 miliar.
“Kalau melihat anggaran Kota Palu, pembuatan talud ini cukup berat jika dibebankan pada Pemerintah Kota Palu. Maka, saya akan berupaya melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Kebetulan itu adalah kewenangan mereka,” kata Muslimun.
Politisi Partai NasDem itu juga menyoroti aktivitas pembangunan jetty yang berkaitan dengan kegiatan tambang galian C di wilayah tersebut.
Menurut dia, aktivitas tersebut diduga turut memengaruhi kondisi abrasi di kawasan pesisir Vatusampu.
Meski demikian, persoalan tersebut masih perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk memastikan faktor-faktor yang memengaruhi meningkatnya abrasi di kawasan tersebut.
Muslimun memastikan aspirasi warga terkait ancaman abrasi akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, terutama BWS.
“Kita akan komunikasikan dengan pihak terkait agar persoalan abrasi ini bisa segera dicarikan solusi,” ujarnya.
Warga Sampaikan Aspirasi Lain
Selain pembangunan talud, warga Vatusampu juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya kepada Muslimun.
Warga meminta adanya fasilitas olahraga di lingkungan permukiman. Mereka juga berharap adanya pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan permodalan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat.
Reses tersebut turut dihadiri Ketua RT setempat Arif Rahman, Sekretaris Lurah Vatusampu Anti, perwakilan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Palu Zilfiana, serta tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan.ym
