BATAM, NARASITA – Festival Media Selat Malaka 2026 resmi dibuka di Politeknik Negeri Batam pada Sabtu, 19 September 2026. Acara yang diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama AJI Batam dan AJI Tanjungpinang ini memfokuskan diskusi pada kemerdekaan pers serta keadilan hak asasi manusia di Asia Tenggara.
Festival Media Selat Malaka yang pertama kali diselenggarakan di dua kota, yaitu Batam dan Tanjungpinang, berhasil mempertemukan beragam pihak. Hadir dalam kegiatan ini jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia, akademisi, aktivis, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta peserta dan mitra dari negara lain.
Adam Zulfikar, Ketua Festival Media Selat Malaka 2026, menjelaskan bahwa acara ini lebih dari sekadar pertemuan jurnalis. Ia menegaskan bahwa Festival Media Selat Malaka menjadi wadah penting untuk memperluas cakupan diskusi mengenai kondisi media dan jurnalisme, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.
“Di tengah situasi seperti sekarang, ruang untuk berdiskusi, bertukar perspektif, dan membicarakan berbagai persoalan justru mesti terus diperbanyak,” kata Adam saat membuka Festival Media Selat Malaka 2026 di Ruang Auditorium, Gedung Utama Lantai 2 Poltek Batam, Sabtu, 19 September 2026.
Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi jurnalis saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dirasakan oleh media dan jurnalis di negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, Selat Malaka dinilai memiliki makna strategis sebagai ruang pertemuan berbagai kepentingan lintas negara. Festival Media Selat Malaka berlangsung selama beberapa hari di Batam dan akan dilanjutkan di Tanjungpinang dengan berbagai kegiatan.
“Selat Malaka bukan hanya batas geografis; ia adalah ruang yang mempertemukan kita. Dari sini, kita melihat ada banyak isu melampaui batas negara yang bisa dibicarakan bersama, terutama terkait media, jurnalisme, demokrasi, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, menyatakan bahwa Batam dan Tanjungpinang memiliki posisi strategis untuk menjadi lokasi pembahasan kemerdekaan pers dan solidaritas jurnalis lintas negara. Kawasan Selat Malaka, menurutnya, sejak dahulu tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga ruang perjumpaan budaya, pengetahuan, dan gagasan.
“Karena itu, Batam dan Tanjungpinang sangat relevan menjadi tempat untuk membicarakan kemerdekaan pers dan solidaritas jurnalis lintas batas,” kata Bambang.
Ia menyoroti posisi Batam sebagai kawasan industri, investasi, dan perbatasan yang menghadapi berbagai persoalan kompleks. Isu-isu tersebut meliputi perdagangan manusia, lingkungan pesisir, transisi energi, pembangunan industri, hingga keamanan digital. Dalam konteks ini, pers memiliki peran penting untuk memastikan pembangunan berlangsung transparan dan mengakomodasi suara masyarakat.
“Kemerdekaan pers bukan hanya kepentingan jurnalis. Kemerdekaan pers adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, terverifikasi, berimbang, dan bebas dari tekanan,” ujarnya.
Namun, Bambang mengingatkan bahwa kebebasan pers harus sejalan dengan etika dan profesionalisme, terutama di tengah maraknya disinformasi dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). AI, meskipun dapat membantu mengolah data dan mempercepat produksi informasi, juga berpotensi digunakan untuk membuat deepfake, memanipulasi gambar, dan menyebarkan informasi palsu.
Di tempat yang sama, Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Festival Media Selat Malaka di Batam dan Tanjungpinang didasari oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia mempertanyakan apakah seluruh suara masyarakat dari berbagai pulau telah mendapatkan ruang yang setara dalam praktik jurnalistik.
“Indonesia itu negara kepulauan. Semua pulau ini penting. Namun, pertanyaannya, apakah seluruh suara dari pulau-pulau itu telah mendapatkan ruang yang setara dalam jurnalisme kita?” kata Nany.
Menurut Nany, jurnalis yang bekerja di wilayah kepulauan dan perbatasan menghadapi tantangan berat. Hambatan seperti jarak geografis, biaya transportasi, keterbatasan jaringan komunikasi, minimnya sumber daya redaksi, hingga kesulitan mengakses informasi dan narasumber menjadi kendala nyata. Kondisi ini membuat proses peliputan terkadang memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari.
“Festival media ini bukan sekadar festival media biasa, bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, melainkan kesempatan bagi kita semua untuk belajar mengapa jurnalisme itu sangat penting,” katanya.
Nany menuturkan bahwa jurnalisme berperan penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan di sekitarnya, mengawasi kekuasaan, dan memperjuangkan hak atas informasi. Jurnalis juga dituntut untuk membuka ruang pemberitaan bagi kelompok rentan yang kurang terdengar, seperti nelayan, masyarakat adat, perempuan, pekerja migran, dan kelompok minoritas.
Pembukaan Festival Media Selat Malaka 2026 diawali dengan doa bersama untuk lima jurnalis dan sejumlah awak kapal yang dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau. Adam mengajak seluruh peserta untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing.
“Semoga mereka diberikan keselamatan dan keluarga yang menunggu diberikan kekuatan serta ketabahan,” ucap Adam.
Nany juga menyinggung hilangnya para jurnalis tersebut dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa hilangnya para jurnalis bukan sekadar persoalan profesi, melainkan berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Festival Media Selat Malaka 2026 dilanjutkan dengan serangkaian diskusi, lokakarya, dan pelatihan yang membahas berbagai isu seputar media, demokrasi, hak asasi manusia, serta persoalan masyarakat di kawasan kepulauan dan perbatasan.
