POSO, NARASITA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah menggandeng PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani kakao di Kabupaten Poso. Upaya ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan kegiatan business matching yang mempertemukan petani dengan lembaga jasa keuangan.
Kegiatan yang berlangsung di Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Selasa (13/10/2026), tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pembiayaan dan pendampingan petani kakao secara berkelanjutan. Program ini juga melibatkan pemerintah daerah, koperasi, dan dinas terkait untuk mendorong peningkatan produktivitas serta kualitas kakao.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Bony Hadiputra, mengatakan penguatan akses keuangan merupakan bagian dari upaya mendukung pengembangan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
Menurut Bony, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada edukasi keuangan, tetapi juga membantu petani memahami berbagai pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.
“Harapan kami, dari yang sebelumnya kurang memahami akses pembiayaan menjadi lebih paham. Produk keuangan memiliki beragam manfaat yang bisa dipelajari dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendampingan petani perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika kegiatan berlangsung. Petani diharapkan memperoleh dukungan saat menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan, meningkatkan produksi, hingga memenuhi persyaratan pasar.
Melalui kerja sama dengan Pegadaian dan PNM, OJK berharap petani kakao dapat memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.
Bony menegaskan, pengembangan komoditas kakao membutuhkan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak. Pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, koperasi, dan petani perlu bekerja bersama agar program tersebut memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.
“Petani tidak sendiri. Kita akan bersama-sama mendukung, termasuk mendiskusikan kendala yang dihadapi, misalnya kebutuhan dokumentasi dan persyaratan untuk ekspor,” katanya.
Ia berharap, penandatanganan MoU dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang lebih teknis sehingga pembiayaan dan pendampingan petani kakao di Poso dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
Deputi Direktur Direktorat Pengembangan PVML OJK, Ario, mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kabupaten Poso, OJK Sulawesi Tengah, dan Koperasi Karya Bersama dalam mendorong kesejahteraan petani kakao di Desa Pandayora.
“Kami apresiasi apa yang dilakukan Pemkab Poso, OJK, dan Koperasi Karya Bersama ini dalam membangun kesejahteraan petani kakao di sini. Saya melihat potensinya besar di sini,” kata Ario.
Ia menilai potensi kakao di wilayah tersebut perlu didukung melalui kerja sama yang mampu memperkuat usaha petani, mulai dari pengelolaan kebun hingga pemasaran hasil panen.
Sementara itu, Suharto Kandar memastikan Pemerintah Kabupaten Poso akan terus mendukung dan mendampingi inisiatif pengembangan kakao yang dibangun bersama OJK Sulawesi Tengah.
Ia mengingatkan petani agar menjaga kualitas kakao, termasuk melalui penerapan budi daya organik, serta memanfaatkan koperasi sebagai mitra pemasaran.
“Jadi, teman-teman petani, upayakan kakaonya dijaga mutunya, organik. Tentunya dijual kepada Koperasi Karya Bersama ini,” ungkap Suharto.
Melalui sinergi antara OJK, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, koperasi, dan petani, pengembangan kakao di Poso diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat akses permodalan dan memperluas peluang pemasaran hasil perkebunan.
Dengan pendampingan yang berkelanjutan, petani kakao di Pamona Selatan diharapkan semakin mampu mengelola usaha secara produktif, menjaga kualitas hasil panen, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.ist








