Parlemen

Kasus Penemuan Bayi di Taipa, Mutmainnah Korona Dorong Evaluasi Perlindungan Anak

Kasus penemuan bayi di Taipa Palu Utara jadi refleksi evaluasi perlindungan anak. DPRD dorong penegakan hukum objektif dan penguatan keluarga.

penemuan bayi di Taipa
Mutmainnah Korona Foto:ist

PALU, NARASITA — Peristiwa penemuan bayi perempuan yang baru lahir dalam kondisi hidup di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, pada 16/11/2026, memicu keprihatinan mendalam terkait urgensi penguatan sistem perlindungan anak. Bayi tersebut saat ini telah mendapatkan pertolongan medis, sementara proses penyelidikan diserahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian.

Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, menyatakan bahwa kasus penemuan bayi di Taipa harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kebijakan pencegahan. Ia menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada proses penegakan hukum semata, melainkan harus dilihat sebagai masalah sosial yang membutuhkan perhatian serius pada kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga.

“Jangan sampai ada perempuan, khususnya remaja, yang menghadapi kehamilan tidak direncanakan dalam situasi ketakutan, tekanan, penolakan keluarga, atau stigma sosial, hingga merasa tidak memiliki jalan keluar,” kata Mutmainah Korona, Anggota DPRD Kota Palu.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat pendekatan pencegahan melalui edukasi kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab dan layanan konseling yang aman di tingkat kelurahan. Ia menekankan bahwa edukasi tersebut bukan untuk mendorong perilaku seksual bebas, melainkan membangun pengetahuan dan kemampuan remaja dalam melindungi diri.

Dalam upaya pencegahan kasus penemuan bayi di Taipa, peran keluarga sebagai ruang pertama perlindungan anak sangat diandalkan. Orang tua diminta membangun komunikasi yang terbuka dan pengasuhan tanpa kekerasan, sementara masyarakat diharapkan untuk tidak cepat menghakimi dan mengedepankan budaya kepedulian.

Mutmainah juga mendorong Pemerintah Kota Palu melalui Pemerintah Kota Palu untuk memperkuat layanan terpadu, mengembangkan Sekolah Khusus Keluarga, serta menyusun standar operasional prosedur lintas perangkat daerah. Gerakan bersama bertajuk Palu Peduli diusulkan untuk memperkuat jejaring perlindungan dari tingkat kelurahan.

Terkait proses hukum, Mutmainah mengimbau agar kepolisian melakukan penelusuran secara komprehensif, termasuk menyelidiki keberadaan dan tanggung jawab ayah biologis bayi. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan profesional tanpa mengabaikan pendampingan psikologis terhadap ibu bayi.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *